Hulondalo.id – Penurunan angka kemiskinan, menjadi prioritas bagi Pemkab Gorontalo. Prioritas ini, juga dalam rangka mewujudkan target Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, tahun 2021, angka kemiskinan berada pada 17 persen.
Target ini, diseriusi diantaranya dengan menggelar Rapat Evaluasi Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2018, sekaligus persiapan pelaksanaan APBD 2019. Rapat yang dipimpin Asisten II Astri Tuna ini, digelar Rabu (13/3/2019) di Meeting Room Setda Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Gorontalo.
Rapat tersebut, juga dalam rangka mengevaluasi realisasi program secara fisik. “Selama ini kita melakukan pengresmiannya secara simbolis,” kata Astri. Namun kata dia lagi, terkadang pada proses penyelesaian, ada beberapa faktor seperti bencana alam.
Itu yang kemudian dievaluasi termasuk juga pada pemeliharaannya. Selain evaluasi program, juga membahas tentang upaya penurunan angka kemiskinan yang menjadi prioritas. “Meski masih triwulan pertama, kami ingin tahu sejauh mana program kegiatan yang terkait dengan penurunan angka kemiskinan,” ungkap Astri.
Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ini, Pemkab Gorontalo bekerja sama dengan BPS. Kerjasama untuk pendataan terhadap masyarakat yang menerima bantuan dan pemberdayaan. “Agar bantuan yang diberikan jelas arahnya,” tukas Astri.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Gorontalo, Erwan Tone mengatakan, BPS telah melakukan pendataan di bulan Maret terkait penurunan angka kemiskinan.
Pendataan ini dilakukan, berkaitan erat dengan target Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, dalam menurunkan angka kemiskinan, 17 persen hingga 2021 nanti.
“Pak Bupati meminta seluruh OPD dan Ekbang selaku pengendali, segera melakukan konsolidasi terkait informasi program mana saja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkap Erwan.
Nantinya menurut Erwan, pemerintah daerah berharap program untuk masyarakat bisa segera dieksekusi pelaksanaannya. “Sehingga target Bupati, kemiskinan akan turun selama 5 tahun dapat tercapai,” imbuh Erwan.
Erwan juga menambahkan, dalam rapat tersebut juga membahas pembagian tugas yang di lakukan oleh staf entry atau kasubag program dari setiap OPD. “Agar ada sinkronisasi antara OPD, yang muaranya pada hasil pembangunan termasuk kegiatan di lapangan,” tutur Erwan.
Erwan juga mengatakan, pelaporan yang dilakukan juga harus cepat. Agar pendataan BPS akan sinkron, juga data di pusat dan daerah sinkron. (hl/Ika)