30 Ribuan Peserta BPJS Kesehatan di Gorontalo Dinonaktifkan, Ini Upaya Dikes

30 Ribuan Peserta BPJS Kesehatan di Gorontalo Dinonaktifkan, Ini Upaya Dikes

02/08/2019 20:21 0 By Maman

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Misranda Nalole saat memimpin rapat bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota, Jum’at (2/8/2019) di aula kantor Dikes Provinsi Gorontalo.

Hulondalo.id – Setelah penonaktifan 30.397 jiwa peserta BPJS Kesehatan di Gorontalo per 1 Agustus 2019, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mulai bergerak cepat melakukan koordinasi dengan fasilitas layanan Kesehatan yang ada di kabupaten/kota.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Misranda Nalole mengatakan, saat ini jumlah data yang dinonaktifkan dari peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui dana APBN, yaitu sebanyak 30.397 jiwa. Hal ini dikarenakan, peserta yang dicoret tidak masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) sehingga menjadi dasar penonaktifan.

Jumlah itu, kata Misranda, merupakan jumlah tahap pertama dari sekitar 71.000 jiwa yang akan dinonaktifkan. Akan tetapi, dari jumlah PBI yang dinonaktifkan tersebut, sudah diusulkan untuk dilakukan penggantian sebanyak 16.553 jiwa.

“Selain tidak termasuk dalam data BDT di Kementerian Sosial, juga Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak jelas dan valid menjadi salah satu dasar penonaktifan,” terang Misranda saat melakukan rapat koordinasi di Aula Kantor Dikes Provinsi Jum’at (2/8/2019).

Misranda Nalole menambahkan, hal ini juga untuk menindaklanjuti instruksi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang memerintahkan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk menangani masalah ini terutama layanan kesehatan.

Adapun upaya yang dilakukan jelas Misranda, yakni tetap melakukan layanan kesehatan yang dinonaktifkan. Dan bagi masyarakat yang dinonaktifkan segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan Provinsi. Untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tetap melayani masyarakat yang nonaktif.

Selain itu, mendorong dinas kesehatan di kabupaten/kota berkoordinasi dengan dinas sosial terkait pengalihan data BDT ke PBI APBN. “Dan segera melakukan rapat dengan instansi terkait, mulai dari Sekretaris Daerah, Bappeda, Dinas Sosial, BPJS, dan rumah sakit,” jelasnya.

Ia pun berharap kepada masyarakat yang terkena dampak dari penonaktifan tersebut, agar segera mengurus kembali menjadi peserta PBI melalui Dinas Sosial di masing-masing daerah, sehingga dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan.

“Intinya masyarakat tidak perlu khawatir atas penonaktifan ini, sebab Pemerintah Provinsi Gorontalo akan tetap membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” pungkasnya. (Rinto/5)