38 Ribu Warga Gorontalo Dicoret dari Penerima Jamkesta

02/12/2019 20:58 0 By Alex

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui Menteri Sosial di Jakarta, Senin (2/12/2019). Salah satu hasil pertemuan yakni mengakomodir jumlah kepesertaan Jamkesta Gorontalo yang sudah di verifikasi dan validasi menjadi tanggungan pemerintah pusat. (F. isitimewa).

Hulondalo.id – Setelah sebulan penuh melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan Gorontalo untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), sedikitnya 38 Ribu dari 120 Ribu penerima Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) akan dicoret dan tidak akan dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial RI.

“Setelah kita verifikasi dan validasi, kita menemukan ada 38 Ribu lebih yang tidak bisa kita pertahankan. Kenapa? Pertama meninggal, kedua pindah, tidak ditemukan dan ganda. Kurang lebih ada 32% dari total 120.000 jiwa,” kata Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki usai mendampingi Gubernur Gorontalo audiens dengan Menteri Sosial di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Setelah melakukan verifikasi dan validasi, data tersebut akan dimasukkan dalam DTKS. Menurut Budiyanto, seluruh warga yang kurang mamu yang terdata dalam DTKS akan menjadi dasar pemberian bantuan sosial bagi pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

“Pak Menteri Sosial membuka ruang bagi kita, daftar itu diusulkan masuk kepesertaannya dibiayai oleh APBN. Itu hal yang paling positif pertemuan hari ini. Ini sebenarnya target kita di verifikasi dan validasi (data Jamkesta yang dibiayai APBD dialihkan ke APBN). Alhamdulillah direstui oleh pak Menteri,” sambung Budiyanto.

Sebelumnya, Data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menyebutkan, dari 177.593 orang penerima Jamkesta, hanya 55.114 orang yang sudah masuk ke dalam DTKS pemerintah pusat. Sisanya 120.265 orang yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum terdata di DTKS.(Adv/alex)