Hulondalo.id – 67 kepala daerah masing-masing, 10 Gubernur, 48 Bupati dan 9 Wali Kota ditegur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Teguran diberikan, karena 67 kepala daerah ini belum menjalankan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Staf Khusus Mendagri, Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, melalui keterangannya, Senin (2/11/2020) mengatakan, rekomendasi KASN tersebut terkait dengan pemberian sanksi pelanggaran netralitas di Pilkada 2020.
Sesuai PP nomor 12 tahun 2017, Kemendagri memberikan waktu tiga hari untuk segera menindaklanjuti rekomendasi sanksi tersebut.
“Teguran Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada para kepala daerah melalui surat yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak, atas nama Mendagri Muhammad Tito Karnavian, tertanggal 27 Oktober 2020,” kata Kastorius dikutip dari infopublik.id.
Kastorius juga mengatakan, Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, akan dikenai sanksi. Mulai dari sanksi moral hingga hukuman disiplin.
Hingga 26 Oktober 2020, terdapat 131 rekomendasi KASN pada 67 kepala daerah yang belum ditindaklanjuti. 67 kepala daerah ini masing-masing, 10 Gubernur belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 Bupati belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan 9 Wali Kota belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.
“Teguran kepada para kepala daerah disampaikan sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020,” paparnya.
Adapun kepala daerah yang menerima teguran yakni, Gubernur Jambi, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Lampung, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Sulawesi Barat, Guberur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Utara.
Lalu, Bupati Asahan, Bupati Asmat, Bupati Bandung, Bupati Banggai, Bupati Banjar, Bupati Boven Digul, Bupati Bulukumba, Bupati Buton Utara, Bupati Cianjur, Bupati Dompu, Bupati Gowa, Bupati Halmahera Timur, Bupati Indragiri Hulu, Bupati Jember, Bupati Kepulauan Meranti, Bupati Kepulauan Selayar, Bupati Konawe, Bupati Konawe Utara, dan Bupati Kuantan Singingi. Lalu Bupati Limapuluh, Bupati Lingga, Bupati Lombok Utara, Bupati Majene, Bupati Mamberamo Raya, Bupati Maros, Bupati Merauke, Bupati Mojokerto, Bupati Muaro Jambi.
Kemudian, Bupati Muna, Bupati Muna Barat, Bupati Nias Selatan, Bupati Pandeglang, Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Bupati Pasangkayu, Bupati Pelalawan, Bupati Pesisir Barat dan Bupati Sidoarjo. Bupati Sijunjung, Bupati Simalungun, Bupati Solok, Bupati Sukabumi, Bupati Sumba Timur, Bupati Supiori, Bupati Tana Toraja, Bupati Tasikmalaya, Bupati Tojo Una-una, Bupati Toli-toli, Bupati Wakatobi
Wali Kota Batam, Wali Kota Binjai, Wali Kota Bontang, Wali Kota Makassar, Wali Kota Mataram, Wali Kota Pariaman, Wali Kota Samarinda, Wali Kota Solok, dan Wali Kota Surabaya. (man/infopublik.id)