Ada Desa Tak Kooperatif, Budiyanto: Warganya Bakal Tak Terakomodir DTKS

Ada Desa Tak Kooperatif, Budiyanto: Warganya Bakal Tak Terakomodir DTKS

26/11/2019 17:45 0 By Alex

waduk bulango ulu

Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki.

Hulondalo.id – Proses verifikasi dan validasi data kemiskinan Gorontalo untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tengah dikebut Pemerintah Provinsi Gorontalo rupanya tidak selalu berjalan mulus. Masih ada saja pemerintah desa yang tidak kooperatif menyampaikan data PBI untuk Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) tersebut.

Hal itu diakui langsung Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki pada Rapat Evaluasi Program Verifikasi dan Validasi PBI Jamkesta, Selasa (26/11/2019).

Dia bilang, ada sejumlah desa yang bersikap tidak kooperatif untuk menyampaikan data. Seperti Desa Hutadaa, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo.

“Ada laporan teman teman terkesan dipersulit. Misalnya sulit untuk dihubungi tidak mau melaksanakan musyawarah desa hingga tanda tangan berita acara. Ini tentu saja sangat disayangkan karena ada 176 Jiwa di desa itu yang terancam tidak terakomodir DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” sesal Budiyanto.

Sikap tidak kooperatif aparat desa akan berpengaruh singnifikan kepada warganya. Petugas akan kesulitan mencari rumah yang diverifikasi, memastikan warga yang meninggal dunia, pindah domisi maupun indikator-indikator lainnya.

“Tahapannya ini ‘kan pendataan, musdes dan penandatanganan berita acara, terakhir penginputan data ke SIKS NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation). Kalau satu tahapan saja tidak mendapat dukungan, maka dampaknya akan sangat besar,” sambung dia.

Peristiwa serupa juga terjadi di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Aparat desa setempat diduga tidak kooperatif karena merasa tidak diperintah oleh atasannya. Akibatnya, proses pencacahan data hingga musyawarah desa tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

“Saya kira ini persoalan komunikasi. Secara administratif, kami sudah menyurat ke semua Bupati dan Walikota. Harusnya, suratnya sudah sampai dan diteruskan hingga ke tingkat desa,” jelas Budiyanto.

Sebelumnya, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie telah memperingatkan proses pendataan sudah harus rampung pada awal Desember 2019. Jika ada data desa yang tidak selesai di tahap musdes dan penandatanganan berita acara, maka secara otomotis tidak akan diakomodir di sistem DTKS SIKS NG.(adv/alex)