Ada Dugaan Pungutan di Center Poin, Begini Tanggapan Azan Piola

Ada Dugaan Pungutan di Center Poin, Begini Tanggapan Azan Piola

16/03/2021 13:13 0 By Jeffry

Wakil Ketua I DPRD Bonebol Azan Piola.

Hulondalo.id – Persoalan dugaan pungutan retribusi yang dibebankan bagi para pedagang UMKM di areal center poin yang menuai protes dari elemen masyarakat turut mengundang reaksi dari anggota legislatif DPRD Bonebol.

Salah satunya dari Wakil Ketua DPRD Bonebol Azan Piola Isa. Menurutnya bea/pungutan retribusi yang dibebankan kepada para pedagang UMKM saat ini sudah dianulir oleh Pemerintah dalam hal ini Kemendagri.

“Kalau Perda retribusi di sektor UMKM itu sudah dianulir oleh Kemendagri. Terkecuali mungkin jika pemerintah daerah mengaturnya lagi lewat Perbub. Tapi kalau Perda itu sudah tidak ada,” ujar Azan Piola.

Meski demikian, Azan menilai, retribusi yang dibebankan bagi para pedagang di masa pandemi saat ini, justru membuat perekonomian para UMKM semakin terpukul.

“Harusnya mereka ini diberi ruang, karena pandemi saat ini UMKM itu banyak yang gulung tikar. Nah, jika ini ditambah lagi dengan biaya retribusi itu kan malah memperparah perekonomian para UMKM,” ujarnya.

Apalagi kata Azan, yang memungut bea tersebut adalah salah satu komunitas yang menurutnya tugas utamanya adalah menciptakan ide gagasan yang justru membantu perekenomian masyarakat terutama menciptakan lapangan kerja.

Olehnya, pihaknya akan mengundang pihak-pihak terkait untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang tersebut.

“Minggu depan kita akan agendakan dan mengundang pihak-pihak terkait,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Keadilan Bone Bolango menggelar demo di halaman kantor DPRD Bonebol, Senin (15/3/2021).

Isi tuntutan tersebut tidak lain yakni meminta para aleg DPRD untuk dapat menseriusi persoalan dugaan pungutan bagi pedagang di areal center poin.

“Ini juga sudah kita laporkan ke Polres Bone Bolango. Karena setahu kami belum ada perda atau perbub yang mengatur retribusi ini,” ujar korlap Dewa Diko.(Jeff/Adv)