Aksi AMPP di Gorontalo, Demonstran Bawa Atribut Bintang Kejora

Aksi AMPP di Gorontalo, Demonstran Bawa Atribut Bintang Kejora

15/08/2020 19:05 0 By Syakir

Aksi massa AMPP di depan kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Sabtu (15/8/2020). (f.istimewa)

Hulondalo.id – Puluhan anggota Aliansi Masyarakat Peduli Papua (AMPP), menggelar aksi di depan gerbang kampus Universitas Negeri Gorontalo, Sabtu (15/8/2020). Aksi itupun disorot, karena salah seorang demonstran membawa bendera bintang kejora.

Aksi damai yang berlangsung pukul 14.30 Wita dihadiri puluhan massa AMPP itu, untuk memperingati hari lahir New York Agreement, 15 Agustus 1962 sebagai tanda diserahkannya Papua ke Indonesia oleh pemerintah Belanda.

Koordinator Lapangan AMPP, Parmin Gombo mengatakan, banyak hal yang menjadi tuntutan dalam aksi ini. Diantaranya menolak dengan tegas Otonomi Khusus (Otsus) jilid II yang akan berakhir tahun 2021.

“Kami seluruh masyarakat Papua menolak dengan tegas Otsus jilid II, karena ini tidak menjamin orang Papua, justru hanya melemahkan perjuangan orang Papua,” kata Parmin Gombo.

Dirinya juga menyebut, selain menolak Otsus jilid II, pihaknya meminta pemerintah untuk menghentikan pembangunan pos militer serta menarik militer baik TNI-Polri dari Papua.

“Adanya kehadiran aparat militer baik TNI-Polri justru membuat ruang gerak masyarakat kecil susah, mereka berada di bawah tekanan. Oleh karena itu kami menolak dan meminta untuk ditarik dari Papua,” seru Parmin.

Dalam aksi tersebut, massa aksi juga membentangkan sejumlah spanduk yang menuntut hak -hak orang Papua. Bahkan, dalam aksi itu juga massa aksi sempat menggunakan atribut bintang kejora. Aparat kepolisian pun segera memberikan peringatan kepada para massa aksi dengan melarang pengibaran atribut tersebut.

“Silahkan kalian orasi dengan baik, namun penggunaan atribut bendera yang dilarang di Republik Indonesia itu jangan digunakan,” ujar aparat kepolisian mengingatkan massa aksi.

Aksi tersebut berjalan aman, setelah melakukan aksi, puluhan masyarakat Papua ini pun kembali ke asrama cendrawasih dengan melakukan aksi jalan kaki dengan tertib.

12 poin yang menjadi tuntutan para massa aksi, diantaranya;

  1. Memberikan kebebasan dan hak dalam menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat papua
  2.  Menghentikan pembangunan Pos Militer dan menarik militer (TNI-POLRI) Organik dan non organik dari seluruh tanah papua sebagai syarat damai,
  3. Menutup freeport, BP, LNG, tangguh, MNC, dan yang lainnya, yang merupakan dalang kejahatan kemanusiaan di atas tanah papua,
  4. Amerika serikat harus bertanggung jawab atas penjajahan dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa west papua,
  5. Demiliterisasi zona nduga, west papua, cabut peraturan presiden No.40/2013 yang melegalkan keterlibatan militer dalam proyek pembangunan jalan trans papua,
  6. Buka akses jurnalis internasional dan nasional ke West Papua,
  7. Kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berekspresi bagi rakyat Papua,
  8. Bebaskan seluruh tahanan politik west papua tanpa syarat,
  9. Tolak Otsus jilid II,
  10. Mencabut SK. DO 4 mahasiswa Universitas Khairudin Ternate,
  11.  Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis kemanusiaan yang bersolidaritas terhadap bangsa west Papua,
  12.  serta hentikan pemekaran provinsi/kota/kabupaten. (jeff)