Anggaran 10 OPD di Gorontalo Utara Akan ‘Disesuaikan’

Anggaran 10 OPD di Gorontalo Utara Akan ‘Disesuaikan’

28/05/2021 22:29 0 By Syakir

Sekda Gorontalo Utara (kemeja hijau) menerima kunjungan BPKP, Perwakilan Provinsi Gorontalo, Kamis (25/5/2021). (f.istimewa)

Hulondalo.id – Anggaran yang ada di 10 OPD dilingkungan Pemda Kabupaten Gorontalo Utara, akan disesuaikan, Hal itu menyusul setelah adanya Notisi Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun 2021 pada pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Sekda Gorontalo Utara, Ridwan Yasin, mengatakan setelah dilakukan evaluasi terhadap 10 OPD melalui uji petik, ditemukan penganggaran yang masih harus disesuaikan.

“Ada penganggaran yang tidak fokus,” ungkap Sekda Ridwan, usai menerima kunjungan kerja Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, diruang kerjanya, Kamis (28/5/2021)

Contohnya lanjut Sekda, ada beberapa dinas yang menganggarkan ATK masih di bidang-bidang, yang seharusnya di sekretariat. Contoh lain lagi seperti ada pekerjaan fisik yang menganggarkan ATK.

“Kecil-kecil itu perlu di perhatikan, agar supaya anggaran itu benar-benar fokus. Jangan disini ada, tidak tau mau diapakan itu, sehingga ada anggaran yang seolah-olah itu pemanfaatannya itu hampir tidak ada arahnya, tidak ada outputnya, itu antara lain yang di soroti,” jelas Sekda

Sekda menyampaikan, minggu depan seluruh OPD di Kabupaten Gorontalo Utara akan fokus untuk menyesuaikan urusan keuangan itu. Ini juga menurutnya, bentuk antisipasi sesuai Deputi pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Disampaikan bahwa di daerah-daerah tertentu, ada juga indikasi bahwa potensi akan adanya Deputi penindakan melakukan kegiatan di suatu daerah, disebabkan karena perencanaan penganggaran maupun karena UKPBBJ, UKP BBJ mungkin dalam tanda kutip Bidang lelang maupun tendernya,” terang Sekda

“Sehingga ini juga harus di antisipasi kedepan dan apa yang lakukan BPKP di saat ini saya kira itu satu hal yang sangat positif dan urgent untuk segera kita tindak lanjuti,” sambung Sekda

Tujuan dari hasil evaluasi tersebut sangat baik agar anggaran benar-benar sesuai ketentuan perundang-undangan dan juga sesuai dengan apa yang menjadi harapan KPK bahwa penganggaran dan perencanaan itu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan agar tidak merugikan negara atau daerah. (Prin/Adv)