Angka Perokok di Indonesia Naik, Wamenkes: Satu dari 10 Anak Merokok

Angka Perokok di Indonesia Naik, Wamenkes: Satu dari 10 Anak Merokok

29/04/2021 22:11 0 By Alex

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengikuti dialog publik yang membahas tentang peluang dan masalah pajak rokok daerah yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI secara virtual, Kamis (29/4/2021). (F. Haris)

Hulondalo.id – Data Badan Keuangan Provinsi Gorontalo menyebut, realisasi pajak rokok Tahun 2020 mencapai Rp 85,7 Miliar dari target sebesar Rp 75,2 Miliar.

Meski realisasi pajak rokok begitu besar, namun peningkatan konsumsi rokok di Indonesia yang masih tinggi berakibat dana yang dihasilkan dari konsumsi rokok ini hanya dialirkan kepada pelayanan kesehatan.

Pada dialog publik yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan RI secara virtual yang turut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Kamis (29/4/2021), terungkap, prevalensi merokok di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu diangka 33,8% atau sekitar 65,7 Juta penduduk.

Angka itu menempatkan Indonesia pada peringkat 3 besar negara dengan perokok terbanyak di atas usia 10 tahun.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, peningkatan konsumsi rokok merupakan ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia. Apalagi peningkatan prevalensi merokok cenderung lebih tinggi pada kelompok anak dan remaja.

Perokok usia 10-18 tahun meningkat sampai 9,1% pada tahun 2018, atau satu dari 10 anak di Indonesia merokok.

Akibatnya, peningkatan konsumsi rokok ini berdampak pada beban pembiayaan kesehatan. Dante menyebut, data BPJS Kesehatan pada tahun 2019 menunjukkan jumlah kasus penyakit tidak menular akibat konsumsi tembakau sepert jantung, stroke, dan kanker sebanyak 17,5 Juta kasus dengan pembiayaan lebih dari Rp 16,3 Triliun.

“Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dana yang dihasilkan dari konsumsi rokok untuk saat ini kita anggap sebagai denda yang harus dialirkan untuk pelayanan kesehatan,” kata Dante.

“Dana pajak rokok daerah juga akan tetap digunakan untuk kampanye berhenti merokok yang bisa menyentuh dan menggugah remaja hingga orang dewasa,” sambung dia.

Sebelumnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK/07/2015 Pasal 31A menyatakan, penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebagian digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.(adv/alex)