Apa Kabar Jabatan Fungsional Perawat dalam CPNS ?

Apa Kabar Jabatan Fungsional Perawat dalam CPNS ?

07/01/2021 20:22 0 By Yadin


Penulis: Fitri Alfisah, Mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.

Di era saat ini banyak pemuda pemudi berpartisipasi dengan mendaftarkan diri dalam proses rekrutmen CPNS. Menurut beberapa diantara mereka bahwa menjadi CPNS maka kesejahteraan hidup akan terasa aman dan nyaman. Mungkin saja benar? Namun, cermati peluang dari formasi yang sudah tersusun. Berdasarkan informasi dan berita-berita ter-update bahwa formasi CPNS terbanyak masih diduduki oleh tenaga kesehatan. Formasi CPNS terfavorite tahun 2018 dijuarai oleh tenaga kesehatan. Bahwa masyarakatpun menyadari dengan perkembangan status sehat-sakit pada era ini menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan.

Di dalam hasil olah data melalui pusat data dan informasi (Pusdatin) bahwa tenaga kesehatan sebesar 49% ditempati oleh Perawat. Tanpa menutup mata terhadap tenaga medis lainnya bahwa pada layanan kesehatan tidak akan berjalan bila tidak ada perawat. Layanan kesehatan perlu perawat ? Sudah pasti!. Rumah sakit dimotori oleh perawat dengan menitikberatkan perawat yang berinteraksi dengan pasien selama 24 jam penuh dalam pembagian 3 shift yaitu pagi, sore dan malam serta memenuhi kebutuhan dasar dengan asuhan keperawatan yang dijalankan. Sudah saatnya perawat menunjukkan eksistensi dan berkontribusi aktif dalam dunia pemerintahan. Lalu bagaimana dengan pengaturan perawat di dalam payung besar CPNS?

 

Perawat merupakan suatu profesi yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelayanan yang diberikan. Setiap profesi membutuhkan apresiasi, pengakuan dan bukti keberadaannya dalam suatu circle yang ditumbuhi. Dalam setiap tahun nya, perawat atau Ners memiliki jumlah kebutuhan yang berbeda-beda dan penetapan jumlah formasi tersebut berdasarkan koordinasi satuan kerja unit terkait. Di sisi lain bahwa dihapuskannya Permen Pan-RB No. 25 Tahun 2014 memberikan gambar gembira bagi perjuangan selama ini yang bahwasannya terdapat kenaikan golongan Ners dalam CPNS yaitu perawat ahli pertama yang semula golongan III-a menjadi golongan III-b yang dilandasi oleh terbitnya Permen Pan-RB No. 35 Tahun 2019. Namun, perjuangan pun belum selesai melainkan dengan adanya kebijakan baru yaitu Permen Pan-RB no. 35 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat masih terdapat kekosongan hukum terkait peraturan petunjuk pelaksana kegiatan dan petunjuk teknis. Petunjuk pelaksana kegiatan merupakan suatu batasan / tolak ukur atau standar daripada suatu uraian tugas. Dampak yang ditimbulkan yaitu perawat tidak mengetahui batasan-batasan terhadap uraian tugas yang dikerjakan. Hal tersebut sejalan dengan artikel yang diterbitkan oleh  Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) pada september 2020 dalam (ppni-inna.org) yang menjelaskan bahwa PPNI telah melakukan pertemuan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Nasional dan Tim Jabatan Fungsional Perawat untuk mempercepat lahirnya petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Menurut Permen Pan RB No. 35 Tahun 2019 bahwa jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Petunjuk pelaksana adalah ketentuan yang patut diturut dalam melaksanakan (menjalankan) sesuatu. Sedangkan, petunjuk teknis merupakan pedoman teknik (menurut) dalam suatu kegiatan.

 

Kebijakan-kebijakan yang menjelaskan pengaturan CPNS pada formasi perawat diatur dalam Permen Pan-RB No. 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat. Pada pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat diatur dengan peraturan kepala badan kepegawaian negara. Sedangkan, pada ayat (2) dijelaskan bahwa petunjuk teknis jabatan fungsional perawat diatur oleh pemimpin instansi pembina. Idealnya didalam peraturan mentri memuat suatu peraturan perundang-undangan bukan mengembalikan kepada pimpinan instansi, karena minimalnya suatu petunjuk pelaksana kegiatan diatur dalam sebuah perundang-undangan.

 

Menyoroti bahwa tidak adanya arahan khusus di dalam jabatan fungsional perawat, maka dalam artikel yang dikeluarkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyatakan bahwa PPNI terus menerus melakukan upaya konsolidasi atau diskusi dengan pembuat kebijakan untuk segera membuat atau melahirkan petunjuk teknis dan petunjuk laksana terkait jabatan fungsional perawat. Berbagai pertemuan telah dilakukan agar membentuk suatu impelementasi turunan dari Permen Pan-RB No. 35 Tahun 2019 tersebut namun hingga saat ini belum terdengar kepastian dari pendekatan yang telah dilakukan. Tidak berhenti sampai disini, PPNI terus melakukan pendekatan dengan kementerian-kementrian terkait agar tersusunnya rancangan tersebut. PPNI melakukan konsultasi dan koordinasi secara masif. Berbagai upaya dan pendekatan yang dilakukan semata-mata untuk memberikan arahan dan perlindungan hukum bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan di pelayanan masing-masing sesuai dengan batasan atau standar dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Upaya lainnya yang mungkin dapat dipertimbangan dengan membuat rancangan kebijakan khusus terhadap tenaga kesehatan yang didalamnya terdapat petunjuk teknis dan petunjuk laksana khusus bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Jika memang melihat pada urgensi nya maka perlu secepatnya hal tersebut dibentuk dan disusun agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan salah satu pihak.

 

Adapun rekomendasi atau saran yang dapat diajukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain;

  • Dilakukan suatu pembahasan atau pengkajian ulang tentang permasalahan tersebut sebagai bentuk upaya penyelesaian masalah
  • Pemerintah harus memuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan perawat sehingga terbentuklah suatu perubahan baru.

 

 

 

Referensi :

https://ppni-inna.org/index.php/public/information/news-detail/1019

https://ppni-inna.org/index.php/public/information/news-detail/982

Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2019

tentang Jabatan Fungsional Perawat

Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 25 Tahun 2014

tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)