Audit Keamanan Informasi Pemerintah Daerah, Pohuwato Tertinggi

Audit Keamanan Informasi Pemerintah Daerah, Pohuwato Tertinggi

21/05/2019 22:15 0 By Alex

Rapat koordinasi pemerintah daerah di bidang kominfo, statistik dan persandian se-Provinsi Gorontalo, Selasa (21/5/2019).

Hulondalo.id – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi pemerintah daerah di bidang kominfo, statistik dan persandian se-Provinsi Gorontalo, Selasa (21/5/2019).

Terungkap pada rapat itu, hasil audit keamanan informasi pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo. Adapun yang memiliki nilai kepatuhan tertinggi yakni diraih oleh Kabupaten Pohuwato dengan skor 49,47, disusul Kabupaten Gorontalo dengan skor 45,97, kemudian Kota Gorontalo dengan skor 34,96, Boalemo skor 20,82, Gorontalo Utara dengan skor 29,63 dan Bone Bolango dengan skor 16,75.

Rapat tersebut juga untuk menindaklanjuti bidang persandian yang merupakan salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah pasca disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi serta menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah pada lingkup provinsi atau kabupaten/kota masing-masing,” kata Kepala Diskominfotik Provinsi Gorontalo, Rifli M Katili.

Terpisah, Kabid Informasi Komunikasi Publik, Yulindawaty P Rauf memaparkan, kegiatan audit keamanan informasi yang terdiri dari audit persandian dan audit keamanan informasi menggunakan tools indeks.

“Tujuan kegiatan ini adalah pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola keamanan informasi dan persandian di lingkungan pemerintah daerah,” kata Yulindawaty.

Dari hasil pelaksanaan audit Kominfo ini dikeluarkan rekomendasi berdasarkan temuan. Harapannya dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian di daerah.

Selain itu, dibahas pula upaya pemerintah daerah untuk peningkatan urusan siber dan persandian seperti penerapan sistem manajemen keamanan informasi, pengembangan layanan keamanan informasi, literasi keamanan informasi Pemda dan publik, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah, dan penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi.

“Di rakor ini juga diketahui kendala yang dihadapi persandian di kabupaten/kota antara lain kurangnya SDM, peralatan penunjang persandian, infrastruktur persandian dan sebagian besar kabupaten/kota belum memiliki tempat kerja sandi,” papar Kepala Seksi Postel dan Persandian, Muksin Malabar.(usman)