Banding ke PTTUN Makassar, PH: Keputusan Gubernur soal Pemberhentian RT Tetap Berlaku

Banding ke PTTUN Makassar, PH: Keputusan Gubernur soal Pemberhentian RT Tetap Berlaku

18/07/2020 20:30 0 By Alex

Gubernur Gorontalo

Penasehat Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo, Heru Widodo.

Hulondalo.id – Penasehat hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo, Heru Widodo menegaskan keputusan Gubernur Gorontalo tentang pemberhentian RT sebagai Anggota DPRD Kota Gorontalo tetap berlaku meski telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar.

Menurut Heru, keputusan Gubernur tersebut akan tetap berlaku sampai ada putusan dari PTTUN yang akan membatalkannya.

“Kenapa begitu? Sebab sifat keputusan Gubernur Gorontalo itu berdasarkan azas Contractus Actus. Artinya, menjadi berlaku sampai dengan dibatalkan sendiri oleh Gubernur selaku yang menerbitkan. Atau apabila ada pembatalan dari Peradilan Tata Usaha Negara,” terang Heru, Sabtu (18/07/2020).

Hal lainnya yang perlu dicermati, tambah Heru, adalah dalam perkara Tata Usaha Negara tersebut tidak ada putusan pendahuluan. Selain itu, tidak apa pula putusan sela dari PTUN yang menangguhkan atau menunda berlakunya keputusan Gubernur.

Masih menurut Heru, poin berikutnya bahwa sebenarnya keputusan Gubernur Gorontalo itu merupakan keputusan yang dikecualikan dari objek yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.

“Mengapa demikian? Karena sesungguhnya keputusan Gubernur Gorontalo tentang pemberhentian anggota DPRD Kota Gorontalo tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara. Dimana merupakan tindak lanjut putusan peradilan pidana,” jelas Heru.

“Dalam UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang menindaklanjuti putusan peradilan pidana itu tidak dapat digugat atau bukan menjadi obyek gugatan di peradilan Tata Usaha Negara,” sambungnya.

Berdasar pada poin-poin tersebut, Heru menyimpulkan tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menunda berlakunya Keputusan Gubernur Gorontalo tentang pemberhentian anggota DPRD Kota Gorontalo.(adv/alex)