Banyak Kartu BPJS Kesehatan Tidak Aktif, Roni: Kami Butuh Datanya

Banyak Kartu BPJS Kesehatan Tidak Aktif, Roni: Kami Butuh Datanya

21/09/2021 18:29 0 By Maman

Roni Imran

Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran.

Hulondalo.id – Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran mengatakan, banyak kartu BPJS Kesehatan milik masyarakat Gorontalo Utara yang tidak aktif. DPRD Gorontalo Utara kata dia, akan mengundang instansi terkait untuk membahas persoalan tersebut.

Instansi terkait dimaksud antara lain, BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan serta Dinas Dukcapil Gorontalo Utara.

Dalam pertemuan nanti kata Roni, akan dicarikan solusi terhadap banyaknya kartu BPJS Kesehatan masyarakat yang tidak aktif saat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Banyak masyarakat miskin ketika mereka minta pelayanan di Puskesmas, ternyata kartu BPJS kesehatan tidak aktif,” ungkap Roni, Selasa (21/9/2021).

Informasi yang diperoleh kata dia, masyarakat Gorontalo Utara yang memiliki kartu BPJS Kesehatan jumlahnya 101 ribu orang. Artinya kata Roni, masyarakat kurang mampu juga sudah terakomodir semuanya. Namun kenapa lanjut dia, banyak yang tidak aktif.

“101 ribu mana orangnya, kami minta di print out by name by addres, karena banyak masyarakat ketika sakit, kartu BPJSnya tidak aktif, padahal sudah dibayar oleh pemerintah,” ujar Haji Roni, sapaan akrabnya.

Haji Roni mengatakan, data dari BPJS Kesehatan akan disinkronisasi dengan data dari Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan.

Mantan Wabup Gorontalo Utara itu juga mengatakan, jumlah masyarakat miskin di Gorontalo Utara berdasarkan data BPS ada sekitar 16%, dari total 125 ribu. Berarti ada kurang lebih 20 ribu orang masuk dalam masyarakat kurang mampu. Sementara yang terakomodir dalam BPJS Kesehatan, ada 101 ribu.

“Mestinya sudah terakomodir semuaya, walaupun data dari Dinas Sosial, Kementerian dalam data DTKS, Gorontalo Utara ada 75 ribu,” imbuhnya.

“Kita berharap mereka ini yang prioritas, sehingga ketika mau berobat itu, kartunya aktif, itu saja persoalannya, intinya kami DPRD minta data by name by addres dari BPJS,” sambungnya.

Haji Roni juga menyampaikan, skema pembiayaan BPJS Kesehatan, dari Pemerintah Pusat sekitar 65 ribu, Pemerintah Provinsi kurang lebih 9 ribu, sementara dari APBD Gorontalo Utara kurang lebih 10 ribu. Ada juga yang mandiri, ASN dan sebagainya, sehingga totalnya 101 ribu.

“Dari 101 ribu itu, kita berharap orang miskin itu sudah terakomodir semua, tapi kenapa kartunya tetap tidak aktif,” terangnya.

Roni juga berharap, agar data itu bisa segera di peroleh sebelum APBD Tahun 2022 disahkan. Jika memang ditemukan ada kurang lebih 5 ribu masyarakat miskin yang tidak terakomodir, maka itu di anggarkan. (Prin/Adv)