Batas Hari Ini, Wajib Pajak Tak Lapor SPT Tahunan Bakal Dipenjara hingga Sita Aset

Batas Hari Ini, Wajib Pajak Tak Lapor SPT Tahunan Bakal Dipenjara hingga Sita Aset

31/03/2021 13:22 0 By Alex

SPT Tahunan

ilustrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo. (dok.alex)

Hulondalo.id – Batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan orang pribadi (OP) jatuh pada hari ini, Rabu (31/3/2021).

Jika wajib pajak tidak lapor SPT tahunan, sederet sanksi yang siap menanti, mulai dari denda, pidana penjara hingga penyitaan aset wajib pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor mengatakan, sanksi yang menanti wajib pajak OP maupun karyawan yang tidak melaporkan SPT berupa sanksi ringan dan berat.

Sanksi ringan diberikan diberikan surat teguran dari Direktur Jenderal Pajak. Sementara sanksi berat berupa pidana penjara jika sengaja tidak melaporkan penghasilannya.

“Sanksi pidana apabila alpa atau sengaja tidak melaporkan SPT atau melaporkan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap,” kata Neilmaldrin, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu.

Jika wajib pajak tidak melaporkan SPT hingga batas waktu akan diberikan sanksi berupa denda uang tunai sampai dengan penyitaan aset.

Denda uang tunai yang dimaksud berupa Rp 100 Ribu bagi wajib pajak OP dan Rp 1 Juta untuk wajib pajak badan. Denda ini akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).

Sedangkan sanksi yang berujung pada penyitaan aset merupakan tindakan akhir yang bisa berupa rumah, tanah, mobil hingga apartemen.

Pun akan ada beberapa tahapan sebelum sanksi penyitaan aset wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT. Pertama, DJP akan menerbitkan surat teguran setelah lewat waktu 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran utang pajak.

Kemudian, DJP menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa setelah lewat waktu 21 hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan dan utang pajak belum dilunasi.

“Jika utang pajak belum dilunasi setelah lewat waktu 2×24 jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, barulah akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Kemudian juru sita pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak,” kata Neilmaldrin.(alex)