Bebaskan Lahan Islamic Center, Pemprov Gorontalo Siapkan Rp15 Miliar

Bebaskan Lahan Islamic Center, Pemprov Gorontalo Siapkan Rp15 Miliar

31/08/2021 08:00 0 By Syakir

Masran Rauf Kadis Kominfo, bersama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Hulondalo.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap akan melanjutkan penganggaran pembebasan lahan untuk pembangunan Islamic Center. Masuknya program tersebut dalam RPJMD 2017-2022, menjadi alasan kenapa proyek tersebut tidak boleh menggantung.

Terkait polemik seputar pembangunan Islamic Center, Kadis Kominfo Provinsi Gorontalo Masran Raufmengungkapkan kalau proyek yang tercatat dalam RPJMD itu, termasuk proyek prioritas. Dimana langkah awalnya adalah pembebasan lahan di Moodu, Kota Gorontalo.

Sejatinya lanjut Masran, Dinas PUPR Provinsi sudah memasukkan item pembebasan lahan itu dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja). Bahkan sudah sempat dianggarkan senilai Rp15 Miliar.

Hanya saja, gegara pandemi covid-19, anggaran tersebut terpaksa di refocussing untuk digunakan membantu biaya penanganan.

“Tahun 2021 dianggarkan lagi untuk semua pengadaan tanah sebesar Rp94 miliar. Tapi refocusing lagi, karena memang anggaran kita sangat terbatas. Nanti pada Perubahan APBD 2021 kita anggarkan lagi Rp15 miliar,” ungkap Masran.

Kenapa tetap dianggarkan? Masran menjelaskan, sesuai penjelasan kadis keuangan, Pembangunan Islamic Center tidak bisa terus menerus dibiarkan tanpa anggaran, karena itu tercantum dalam RPJMD 2017-2022 yang sebentar lagi akan berakhir.

“ini bentuk intervensi sekalipun anggarannya sedikit. Paling tidak, Islamic Center harus memiliki progres yang berarti hingga tahun depan,” tambahnya.

Terkait kritik yang disampaikan Fraksi Nasdem-Amanah DPRD Provinsi Gorontalo, pada prinsipnya kata Masran, Pemprov sangat menghormati masukan yang disampaikan oleh legislatif. Bahkan, hal tersebut membuat pemprov akan lebih hati hati dan memperhatikan norma hukum yang berlaku.

“Kalau soal tudingan ada lahan pejabat, itu kami tidak mau berandai andai. kan nantinya BPN dan lembaga resmi yang menilai, menaksir. Mana tidak boleh, dan mana boleh dibayar,” tandasnya. (*)