Begini Penjelasan J Resources soal Gugatan Arbitrase Merdeka Cooper

Begini Penjelasan J Resources soal Gugatan Arbitrase Merdeka Cooper

09/02/2021 15:32 0 By Alex

J Resources

ilustrasi J Resources.

Hulondalo.id – PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB), induk usaha dari PT J Resources Nusantara (JRN) meluruskan sejumlah pernyataan terkait gugatan arbitrase dari PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) selaku induk usaha dari PT Pani Bersama Tambang (PBT).

Sebelumnya, PBT mengajukan gugatan arbitrase ke Singapore International Arbitration Centre (SIAC) karena PT J Resources Nusantara (JRN), selaku induk dari PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB), dianggap telah gagal memenuhi kewajibannya terkait penyelesaian Conditional Shares Sale and Purchase Agreement (CSPA) yang dilakukan pada 25 November 2019, sebagaimana diubah pada 16 Desember 2019.

JRN meluruskan sejumlah pernyataan terkait gugatan arbitrase MDKA selaku induk usaha PBT. Dalam keterangan tertulisnya JRN menyebut, CSPA tidak mewajibkan JRN untuk memenuhi syarat pendahuluan yang memerlukan tindakan pihak ketiga dan PBT tidak mengajukan tuntutan tersebut dalam arbitrase.

“Kewajiban JRN terbatas pada penggunaan seluruh upaya yang wajar untuk memastikan bahwa syarat pendahuluan terpenuhi, tetapi JRN tidak berkewajiban untuk dan tidak dapat secara sepihak memenuhi syarat pendahuluan yang memerlukan tindakan pihak ketiga,” ungkap Direktur Utama J Resources, Edi Permadi dalam keterangan tertulisnya diterima Hulondalo.id, Selasa (9/2/2021).

Selain itu, JRN juga menyebut bahwa CSPA tersebut, sebagaimana yang disampaikan MDKA dalam keterangannya, tidak memberlakukan tenggat waktu kontrak selama 12 bulan agar syarat pendahuluan tersebut dapat dipenuhi.

Menurut Edi, batas tenggat waktu tersebut saat ini telah berlalu dan syarat pendahuluan tertentu yang mengharuskan tindakan pihak ketiga tetap tidak terpenuhi.

“Sebagai akibatnya, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam CSPA, kewajiban untuk menyelesaikan transaksi yang dimaksud dalam CSPA tidak dan tidak akan timbul. Fakta bahwa tidak ada satu pun pihak yang secara resmi mengakhiri CSPA tidak relevan dengan kesimpulan ini,” sebut Edi Permadi.

Selain itu, besarnya ganti rugi yang diklaim PBT dalam arbitrase, JRN menilai tidak berdasar dan tidak memiliki dasar hukum atau fakta.

Sebelumnya, PBT telah mengajukan gugatan arbitrase ke SIAC. PBT pun meminta SIAC untuk memutuskan JRN harus menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan CSPA atau memberikan ganti rugi senilai USD 500 Juta sampai dengan USD 600 Juta, atau berkisar Rp 7 Triliun sampai Rp 8,4 Triliun (kurs 1 USD = Rp 14.000).

“JRN akan mempertahankan haknya dengan segala upaya dalam arbitrase yang dimulai PBT, yang mana tidak berdasar dan tidak beralasan,” tegas Edi.(Alex)