Biar Punya Hak Budgeting, DPRD Tak Diundang Bank SulutGo di RUPS

Biar Punya Hak Budgeting, DPRD Tak Diundang Bank SulutGo di RUPS

18/03/2021 15:09 0 By Syakir

RUPS Luar Biasa,Bank SulutGo yang digelar di Tondano, Sulawesi Utara, Kamis (18/3/2021).

Hulondalo.id – Kendati memiliki hak penganggaran atau budgeting, DPRD tidak diundang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulutgo, Rabu (18/3/2021). Beberapa Ketua DPRD pun meradang, dan mengancam meninjau kembali pengajuan nilai penyertaan modal yang akan diajukan pemerintah daerah.

Ada beberapa alasan, kenapa DPRD harus ikut hadir dalam RUPS Bank SulutGo, kata Nasir Giasi Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato.

Pertama uang yang digunakan dalam penyertaan modal adalah uang daerah. Pemanfaatannya harus diawasi dan dilakukan setransparan mungkin, dan fungsi DPRD adalah pengawasan hingga budgeting atau penganggaran.

Sayangnya, kendati memiliki dua fungsi itu, DPRD tidak diundang hadir dalam RUPS Bank SulutGo. Padahal, uang yang digunakan untuk penyertaan modal bukan uang pribadi, tapi uang milik daerah.

“Bagaimana kita (DPRD) serius dalam menyertakan modal (di Bank SulutGo), sementara kita tidak tahu bahkan ditutup-tutupi dari lembaga DPRD,” ketus Nasir yang mengaku akan meninjau kembali soal nilai penyertaan modal di Bank SulutGo. Bahkan menurutnya kalau perlu, penyertaan modal dipindahkan ke bank lain.

Sepertinya tak hanya Nasir Giasi yang gerah. Ketua DPRD Boalemo Karyawan Eka Putra Noho sepertinya juga gusar, karena tidak ada DPRD Boalemo di RUPS luar biasa Bank SulutGo.

Eka mengaku tidak tahu alasan pihak Bank SulutGo tidak mengundang DPRD. Aleg PDIP itu pun mengingatkan, bahwa tanpa persetujuan DPRD, maka tidak akan ada penyertaan modal di Bank SulutGo.

“Minimal kami dihargai, sebab tidak bagus juga jika ada rapat RUPS (Bank SulutGo) namun mendengarnya dari orang lain. Apalagi, DPRD Boalemo sendiri adalah pemegang ketiga,” ungkapnya Eka yang mengaku, sudah sempat menegur Bank SulutGo terkait ini.

“Kami juga tidak tahu kenapa tidak undang. Kemarin pernah kami suarakan, namun alasan mereka, pemerintah daerah itu bupati. Padahal jelas, dalam undang-undang itu, pemerintah daerah itu termasuk DPRD,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Cabang Bank SulutGo Tilamuta Mareyke Kamaru saat dikonfirmasi menjelaskan, RUPS ini merupakan rapat tahunan, sebagai laporan pertanggungjawaban direksi kepada pemegang-pemegang saham.

“Agenda ini rutin setiap tahun. Karena ini RUPS, jadi yang hadir hanya pemegang saham, yaitu Bupati, Walikota, dan Gubernur. Anggota DPRD tidak kami undang,” ungkapnya singkat. (mg-03/dhin)