BLT Dana Desa Ditambah 3 Bulan, Setiap KPM Terima Rp. 2,7 Juta

BLT Dana Desa Ditambah 3 Bulan, Setiap KPM Terima Rp. 2,7 Juta

27/05/2020 12:53 0 By Maman

Infografis BLT Dana Desa. (sumber:kemenkeu)

Hulondalo.id – BLT Dana Desa diperpanjang menjadi 6 bulan. Sebelumnya, hanya 3 bulan. Angka yang diterima juga naik, menjadi Rp. 2,7 juta untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal ini setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa, melalui PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang berlaku mulai tanggal 19 Mei 2020.

Revisi ini untuk mempercepat pelaksanaan BLT Dana Desa. Dilansir dari setkab.go.id, total anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Desa naik dari Rp. 21,192 triliun menjadi Rp. 31,789 triliun.

BLT Desa tetap diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak menerima bantuan PKH, Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja. Adapun jumlah dana yang diberikan sebesar Rp. 600 ribu 3 bulan pertama, dan Rp. 300 ribu untuk 3 bulan berikutnya.

KPM sebagai penerima BLT Desa akan menerima Rp. 2.7 juta, atau naik Rp. 900 ribu dari aturan sebelumnya. Dalam regulasi itu juga menyebut, Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan BLT Desa.

Sehingga, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa. Bagi desa yang tidak menganggarkan kegiatan ini, akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Berbeda untuk desa berstatus mandiri, akan dilakukan pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa Tahap II tahun anggaran berikutnya. Pengecualian sanksi diberikan, apabila hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insedensial, tidak terdapat calon keluarga PKH.

Berbeda dengan PMK sebelumnya yang membatasi maksimal BLT sebesar 35%, maka dalam PMK baru ini, tidak ada batas maksimal pagu Dana Desa yang digunakan untuk BLT.

Sejumlah kemudahan dan relaksasi kepada perangkat desa terkait dokumen persyaratan penyaluran dana desa, juga diatur dalam PMK baru ini. Misalnya, penyaluran tahap I dan II, tidak ada dokumen persyaratan yang harus disampaikan kepala desa kepada Bupati/Wali Kota. (man)

Sumber: setkab.go.id