“BPJS Kesehatan Mendengar” Ajak Stakeholders JKN-KIS Suarakan Aspirasi

“BPJS Kesehatan Mendengar” Ajak Stakeholders JKN-KIS Suarakan Aspirasi

08/03/2021 20:50 0 By Maman

Ali Ghufron Mukti

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam Konferensi Pers Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar. (foto:hms)

Hulondalo.id – Dalam rangka membangun ekosistem Program JKN-KIS yang ideal, BPJS Kesehatan berupaya melakukan optimalisasi sinergi lintas sektoral. Sinergi ini diciptakan melalui program, “BPJS Kesehatan Mendengar”.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, optimalisasi sinergi lintas sektoral ini dilakukan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemberi kerja, asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, pakar, dan stakeholders JKN-KIS lainnya.

Program “BPJS Kesehatan Mendengar” kata dia, guna menjaring berbagai masukan dan saran yang konstruktif, dari para stakeholders JKN-KIS. Ini juga diakuinya, demi meningkatkan mutu layanan dan mendongkrak kepuasan peserta JKN-KIS.

“BPJS Kesehatan Mendengar ini membantu kami melakukan pemetaan kebutuhan stakeholders untuk kami evaluasi, masukan, dan acuan dalam mengelola Program JKN-KIS lima tahun ke depan,” kata Ghufron.

“Bahkan, tidak menutup kemungkinan bila suara mereka akan menjadi sasaran strategis jangka panjang BPJS Kesehatan,” tambahnya dalam Konferensi Pers Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar, Senin (8/3/2021).

Ghufron juga menjelaskan, pelaksanaan “BPJS Kesehatan Mendengar” menggunakan tiga metode yaitu, pertemuan offline atau kunjungan langsung ke pemangku kepentingan, pertemuan online, serta melalui e-Form, yakni formulir elektronik yang akan diedarkan BPJS Kesehatan untuk diisi oleh para pemangku kepentingan.

“Hasil kegiatan ini akan dikompilasi dan menjadi masukan bagi penyusunan strategi organisasi, masukan tersebut juga akan kami manfaatkan untuk mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan mutu layanan, kepuasan peserta serta menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS,” kata Ghufron yang melakukan Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar bersama Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto.

Menurutnya, berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPJS Kesehatan, stakeholders yang menjadi prioritas utama untuk dikelola secara intensif adalah, mereka yang memiliki wewenang besar serta kepentingan tinggi terhadap organisasi.

Misalnya, peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan, dan pemerintah (dalam hal ini, kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan operasional BPJS Kesehatan, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Republik Indonesia, dan sebagainya).

Sementara itu, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno yang juga pengarah kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar mengharapkan, kegiatan ini dapat mempererat jalinan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai stakeholders.

“Diharapkan ekosistem JKN-KIS dapat lebih kondusif dan pada akhirnya Program JKN-KIS dapat dilaksanakan lebih baik lagi,” ujarnya.

Kepada seluruh jajaran BPJS Kesehatan Mundiharno menekankan tentang pentingnya mendengar suara publik, mendengar dengan empati untuk memahami dan mengerti, bukan sekedar mendengar untuk menjawab dengan kata-kata.

“Pemikiran dan masukan-masukan mereka merupakan hal yang sangat penting, karena Program JKN-KIS merupakan program nasional yang dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai stakeholders, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” ujar Mundiharno.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono juga mengatakan, ada sejumlah upaya yang harus dilakukan untuk menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS.

Antara lain kata Dante, menyesuaikan besaran iuran, redefinisi paket manfaat JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap standar, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran (khususnya dari sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU), dan perbaikan tata kelola JKN.

Selain itu, dalam hal keadilan dan mutu layanan, juga diperlukan penambahan fasilitas kesehatan di daerah, penguatan mutu layanan, serta penguatan manfaat promotif preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

“Kementerian Kesehatan berperan sebagai regulator sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Segala peraturan terkait JKN-KIS perlu diharmonisasikan dengan peraturan Presiden, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan, agar sesuai dengan kerangka pembangunan kesehatan,” kata Dante.

“Kami siap bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk menguatkan kerja sama dalam peningkatan akses fasilitas pelayanan, sustainabilitas finansial, integrasi data, dan hal prioritas nasional lainnya, seperti vaksinasi Covid-19. Kami dari Kementerian Kesehatan sangat mendukung Program JKN-KIS,” tambah Dante. (MG04/Adv)