Bupati Darem Warning Pimpinan OPD Genjot Tupoksi dan Program 2020

Bupati Darem Warning Pimpinan OPD Genjot Tupoksi dan Program 2020

12/07/2020 11:26 0 By Narto

 

Bupati Boalemo Darwis Moridu bersama Penjabat Sekda Boalemo Yakop Musa

Hulondalo.id – Bupati Boalemo Darwis Moridu melalui Penjabat Sekda, Yakop Musa memberikan peringatan atau warning atas tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) para pimpinan OPD.

Peringatan dimaksud berupa penegasan maksimalnya kinerja pelayanan publik dan optimalnya kegiatan program tahun 2020. Mengingat masih banyak program yang harus dituntaskan.

Penekanan ini disampaikan Penjabat Sekda Yakop Musa sebagaimana ditegaskan Bupati Darwis Moridu beberapa hari lalu. Yang mana, tak ada lagi kebijakan non job pejabat di lingkungan Pemkab Boalemo selama bersangkutan benar-benar optimal bekerja sesuai Tupoksinya.

Berkaitan dengan itu, Yakop pun menegaskan ada beberapa hal krusial diamanatkan Bupati Darwis Moridu. Pertama menyangkut penegakkan disiplin aparatur daerah, baik itu ASN maupun non ASN dalam menerapkan keputusan Mendagri 61/2020 tentang Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja.

Selanjutnya kepada pimpinan OPD bertanggungjawab atas proses pelaksanaan kegiatan program didanai DAK fisik maupun nono fisik. Bergitu pula sumber dana lain agar dioptimalkan penyerapan anggaran, lantaran masih cukup rendah yang berkisar baru 25 persen.

“Termasuk pelaksanaan dana cadangan DAK fisik yang jumlahnya kurang lebih Rp 18 miliar agar benar-benar dipersiapkan, baik swakelola maupun proses tender,” tutur Yakop.

Selanjutnya poin ke tiga ditegaskan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sekiranya menindaklanjuti penegasan Bupati Darwis Moridu soal lampu penerangan jalan yang sudah tidak berfungsi. Begitu juga median jalan ditumbuhi rumput dan sampah masih berserakan di tempat umum. Baik di pasar maupun depan sekolah untuk secepatnya dibersihkan. Demikian juga pelaksanaan program pemasangan JPU sebagaimana menjadi Tupoksi.

Untuk Dinas Sosial-PMD sendiri diminta segera menyelesaikan distribusi CBP berdasarkan mekanisme peraturan berlaku. Termasuk tugas lainya seperti penyelesaian masalah di desa. Kepada Dinas PU-PR diminta memaksimalkan pekerjaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan dan menindaklanjuti soal beberapa ruas jalan mengalami kerusakan akibatn banjir maupun longsor. Dapat pula berkoordinsi pemerintah provinsi.

Dinas Perkimhubtan diminta memaksimalkan urusan penyelesaikan sertifikat tanah sesuai target ditetapkan dan dapat berkoordinasi instansi terkait. Kepada Dinas Pertanian juga diminta memaksimalkan penyelesaian program JUT dengan tetap memperhatikan mekanisme aturan perundang-undangan. Memaksimalkan distribusi benih dan pupuk.

Bagi Inspektorat dan BKAD diharapkan memaksimalkan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Bersama TAPD untuk merampungkan pembahasan bersama Pansus LKPD maupun LHP sekaligus menyiapkan dokumen perubahan APBD 2020.

Khusus kepada Bapppeda diminta mempersiapkan dokumen rancangan KUA/PPAS tahun 2021 serta upaya memaksimalkan penilaian SAKIP.

Sedangkan untuk Dikpora seiring menghadapi tahun ajaran baru 2020-2021 ditengah pandemi Covid-19, diminta mempersiapkan proses belajar mengajar sesuai standar protokol kesehatan dan berkoordinasi semua lintas teknis.(Narto/Adv)