Cashflow DJS Kesehatan Surplus, Kepuasan Terhadap Program JKN Naik

Cashflow DJS Kesehatan Surplus, Kepuasan Terhadap Program JKN Naik

08/02/2021 22:04 0 By Syakir

Direktur BPJS Kesehatan, Fachmi Idris

Hulondalo.id – Sampai dengan akhir tahun 2020, pendanaan program ini terhitung cukup bahkan cashflow/arus kas DJS Kesehatan mulai surplus dan kondisi keuangan berangsur sehat.
Ini berdampak signifikan terhadap tingkat kepuasan publik terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, kemampuan BPJS kesehatan membayar seluruh tagihan di seluruh fasiltias kesehatan, adalah bukti bahwa kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan berangsur pulih.

Per 31 Desember 2020 tercatat, sisa saldo kas dan setara kas DJS Kesehatan masih ada Rp 18,7 Triliun. Itupun setelah pembayaran tagihan di seluruh fasilitas kesehatan.

“Untuk prediksi kondisi DJS Kesehatan ke depan, terlebih di masa pandemi Covid-19, kita akan terus pantau. Kondisi cashflow DJS Kesehatan yang berangsur sehat ini menjadi hal yang positif untuk keberlangsungan Program JKN-KIS ke depan,” tutur Fachmi. (08/02/2021)

Cashflow DJS Kesehatan yang cukup ini, tentu juga akan berimbas pada peningkatan kualitas layanan. BPJS Kesehatan dan pemangku kepentingan terus melakukan monitoring atas pemberian layanan kepada peserta.

“Tahun 2020, angka kepuasan peserta dan fasilitas kesehatan Program JKN-KIS naik menjadi 81,5%. Sedangkan untuk kepuasan fasilitas kesehatan meningkat menjadi 81,3% di tahun 2020 dari angka 79,1% di tahun 2019,”imbuhnya.

Ia juga menghimbau Peserta JKN-KIS juga diharapkan secara aktif memberikan feedback (umpan balik) atas layanan yang diberikan oleh faskes, serta tetap rutin membayar iuran dan menaati prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan.

“Kami sangat berterimakasih dan mengapresiasi masyarakat khususnya peserta JKN-KIS yang rutin membayar iuran. Terima kasih juga kepada fasilitas kesehatan, kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta DPR RI yang turut mengawal dan berkontribusi dalam upaya keberlangsungan Program JKN-KIS,” ujar Fachmi.

Direktur BPJS menambahkan untuk saat ini masih perlu adanya upaya bersama juga untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

Dalam pasal 37 disebutkan kesehatan keuangan aset DJS Kesehatan diukur berdasarkan aset bersih DJS Kesehatan dengan ketentuan yaitu paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk 1,5 bulan ke depan; dan paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim untuk 6 bulan ke depan.

“Tentu upaya penyehatan DJS Kesehatan ini terus diupayakan Pemerintah untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi peserta tetap optimal,” ujar Fachmi. (adv)