Debat Publik Pilkada Bonbol, Begini Aturan Mainnya

Debat Publik Pilkada Bonbol, Begini Aturan Mainnya

28/10/2020 00:46 0 By Jeffry

Adnan Berahim

Ketua KPU Bone Bolango Adnan Berahim

Hulondalo.id – KPU akan menyelenggarakan debat publik pertama bagi calon wakil bupati dari setiap 4 Paslon yang akang bertarung di Pilkada Bonbol.

Sesuai jadwal, debat publik yang akan saling mengadu visi dan misi dari masing-masing calon itu akan dilaksanakan hari ini Rabu, (28/10/2020).

Adapun tema yang akan dibahas dalam debat kali ini yakni menyelesaikan persoalan daerah dan pelayanan publik.

Ketua KPU Bonbol Adnan Berahim mengatakan, agenda debat publik ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, yang akan diawali oleh cawabup dari masing-masing paslon.

“Jadi perdananya akan dilaksanakan Rabu, untuk selanjutnya pada debat kedua itu dikhususkan bagi calon bupati dari setiap calon dan ketiga akan diikuti oleh cabup dan cawabup dari 4 Paslon. Yang kesemuanya dilaksanakan hari Rabu untuk mengingatkan hari pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 9 Desember nanti,” kata Adnan Berahim, Selasa (27/10/2020).

Dalam agenda debat publik tersebut, dirinya menjelaskan mekanisme yang akan diterapkan pada saat debat dilaksanakan, utamanya dengan memperketat protokol kesehatan.

“Selama debat itu yang diperkenankan untuk masuk hanya 6 orang. 6 orang ini yakni dua orang Paslon dan 4 timnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, dalam debat publik pertama ini akan dibagi dalam 5 segmen. Yakni untuk segmen pertama sampai ketiga dikhususkan untuk tanya jawab dari setiap masing-masing Cawabup. Sementara untuk segmen ke 4 dan ke 5 debat sesama cawabup.

“Ada 5 panelis yang ditunjuk oleh KPU yang kesemuanya dari pihak berkompeten,” ujarnya lagi.

Selain itu, Adnan juga menyampaikan aturan yang diterapkan selama debat berlangsung baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang.

“Nah, yang dibolehkan dalam debat para peserta dapat menyampaikan dengan mengeksplorasi visi misi atau program yang pernah disampaikan saat penetapan paslon lalu. Sementara yang tidak dibolehkan tentunya adalah segala sesuatu yang sifatnya menyerang calon,” imbuhnya.