Deklarasi Gorontalo Zero ODOL, 1 November 2020 Mulai Penindakan

Deklarasi Gorontalo Zero ODOL, 1 November 2020 Mulai Penindakan

27/10/2020 20:42 0 By Alex

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menandatangani komitmen bersama pada deklarasi Zero Over Dimensi dan Over Loading (ODOL), Selasa (27/10/2020).(F. Haris/Humas)

Hulondalo.id – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim memimpin deklarasi Zero Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung penegakan hukum di wilayah Provinsi Gorontalo.

Sebelumnya, ODOL adalah kendaraan yang melanggar dimensi dengan cara menambah ukuran dari spesifikasi pabrikan, serta tata cara pemuatan barang yang melebihi kapasitas.

Deklarasi tersebut dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXI, dengan seluruh unsur terkait, bertempat di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa (27/10/2020).

“Deklarasi Gorontalo zero ODOL ini bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, amat, cepat, lancar, tertib dan teratur,” kata Wakil Gubernur Idris Rahim.

Idris mengatakan, ODOL merupakan bagian dari permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan permasalahan besar. Selain akan menimbulkan bahaya keselamatan bagi pengguna jalan, kendaraan ODOL menimbulkan kerusakan infrastruktur jalan.

“Upaya pencegahan ODOL bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas yang prioritas utama dalam kebijakan transportasi jalan serta meminimalisir dampak kerusakan jalan akibat kendaraan yang bermuatan lebih dari kapasitas yang sudah ditentukan,” imbuhnya.

Wakil Gubernur Idris Rahim berharap, melalui deklarasi dan FGD ODOL dapat memberikan edukasi dan membangun kesadaran pengusaha angkutan.

Kepada jajaran BPTD Wilayah XXI dan Dinas Perhubungan Provinsi dan kabupaten/kota, Idris menginstruksikan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor untuk tidak mengeluarkan Kir bagi kendaraan ODOL, tidak memberikan rekomendasi bagi angkutan umum ODOL, serta tidak memberikan izin bagi kendaraan ODOL untuk beroperasi di pelabuhan.

“Guna efektifnya gerakan ODOL ini, Dinas Perhubungan Provinsi dan kabupaten/kota dan BPTD tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama dan sama-sama bekerja, karena visi kita sama yaitu melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Kepala BPTD Wilayah XXI Gorontalo, Hasan Bisri mengungkapkan, penandatanganan MoU merupakan langkah awal sebelum dilaksanakan operasi penegakan ODOL di wilayah Provinsi Gorontalo.

MoU tersebut untuk membangun kesepahaman seluruh pihak terkait dalam melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan.

“Operasi penegakan ODOL secara efektif akan kita mulai pada 1 November 2020 dengan melibatkan unsur Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Pengadilan dan Kejaksaan,” pungkasnya.(adv/alex)