Didua Kementerian, Aleg DPRD Provinsi Konsultasi Pembayaran Gaji 13 dan Gaji 14

Didua Kementerian, Aleg DPRD Provinsi Konsultasi Pembayaran Gaji 13 dan Gaji 14

16/05/2019 16:55 0 By Maman

DPRD Provinsi Gorontalo melakukan rapat Konsultasi di ruang kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (15/5).

Hulondalo.id – DPRD Provinsi Gorontalo mengadakan kunjungan kerja di dua kementerian, masing – masing Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Rabu (15/5/2019) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan – RB) Kamis (16/5/2019).

Kunjungan dilakukan, dalam rangka konsultasi regulasi yang mengatur pembayaran Gaji 13 dan Gaji 14 untuk ASN, Prajurit TNI dan anggota Polri, Pejabat Negara dan pensiunan.

Dalam konsultasi yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf ini, membahas PP Nomor 35 dan 36 tahun 2019 tentang penjelasan pasal 10 ayat 2, dan PP nomor 35 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas PP nomor 19 tahun 2016, tentang Pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ke – 13, pensiun, atau tunjangan ke 13 kepada PNS, Prajurit TNI, anggota Polri, Pejabat negara dan penerima pensiun.

Dalam PP 36 tahun 2019, dijelaskan bahwa, pencairan gaji ke 13 dan gaji 14 (THR) yang bersumber dari APBD, diatur melalui Perda.

Dalam agenda konsultasi ini, juga diikuti oleh Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo, A.W Thalib.

Rombongan DPRD Provinsi Gorontalo, diterima Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III Sulawesi Ahmad dan Kepala seksi Wilayah Sulawesi Fernando Siagian.

Anggota DPRD Provinsi melakukan kunjungan ke Kementerian Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi, Kamis (16/5).

Selain di Kemendagri, Kamis (16/5/2019) Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo juga berkunjung melakukan berkonsultasi ke Kantor Kemenpan – RB. Rombongan diterima Kepala Sub Bagian Hubungan Media dan Antar Lebih Ahmad Antonio.

Dalam konsultasi dilembaga tersebut, antara lain membahas terkait ketentuan bahwa pembayaran gaji ke 13 dan ke 14 harus diatur dalam Perda.

Dari konsultasi tersebut, apabila merujuk pada Undang – Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 28 ayat (4), disebutkan bahwa, dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran berdasarkan ketentuan ini.

Sehingga dalam terkait dengan regulasi pada PP 35 tahun 2019, mengingat maksud dan urgensi pemberian gaji ke 13 dan ke 14 mendesak, maka dapat dieksekusi dengan mengacu pada ketentuan ini. (rinto)