Dikukuhkan Khofifah, Pjs Wali Kota Blitar Jumadi, Pjs Bupati Blitar Budi Santosa

Dikukuhkan Khofifah, Pjs Wali Kota Blitar Jumadi, Pjs Bupati Blitar Budi Santosa

26/09/2020 15:11 0 By Maman

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Enam Pjs Walikota/Bupati se Jawa Timur menggantikan Bupati/Walikota yang cuti Pilkada. (foto:istimewa)

Hulondalo.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan 6 Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah Wali Kota/Bupati se Jawa Timur. Mereka akan bertugas selama 71 hari, mengisi jabatan kepala daerah yang cuti kampanye.

Pengukuhan para Walikota/Bupati se Jawa Timur ini dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya secara virtual, Jumat (25/9/2020). Pengukuhan ini juga berdasarkan SK Mendagri yang berlaku mulai tanggal 26 September 2020 dan berakhir tanggal 5 Desember 2020.

Enam Pejabat yang dikukuhkan adalah, Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi (Asisten II Sekdaprov Jatim), Pjs Bupati Blitar, Budi Santosa (KaSatpol PP Jatim), Pjs Wali Kota Pasuruan, Ardo Sahak (Asisten I Sekdaprov Jatim), Pjs Bupati Malang, Sjaichul Ghulam (Kepala Bakorwil Malang), Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo (Kadisnakertrans Jatim), Pjs Bupati Trenggalek, Benny Sampirwanto (Kadis Kominfo Jatim).

Gubernur Khofifah mengatakan, seluruh Pjs bisa langsung menyatu dengan Forkopimda Kabupaten/Kota masing-masing. Utamanya kata Khofifah, dengan Sekda dan DPRD untuk membahas RAPBD dan segera disahkan.

“Bapak-bapak yang dilantik sebagai Pjs, juga harus bisa menciptakan suasana aman, tertib dan terkendali, dibangun berseiringan, ‘rembug nyekrup’ dengan Forkopimda terkait, selamat dan semoga bisa bekerja dengan baik,” kata Khofifah.

Khofifah juga mengatakan, konsolidasi demokrasi harus seiring sejalan dengan penanganan pandemi Covid-19 , khususnya dampak ekonomi dan sosial. Sinkronisasi untuk menjaga suasana yang kondusif dengan percepatan-percepatan yang perlu dilakukan.

“Utamanya, dengan Dinas Kesehatan dimasing-masing wilayah, selalu berkoordinasi dengan RS rujukan yang ada di Kabupaten/Kota, untuk memutus mata rantai Covid-19 di seluruh wilayah Jawa Timur”, ujar mantan Menteri Sosial RI ini.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim, Jempin Marbun yang mendampingi Gubernur menambahkan, menghindari jalannya pemerintahan mengalami kekosongan, maka harus diisi oleh Penjabat Sementara.

“Kewenangan Pjs menjalakan roda pemerintahan daerah sesuai koridor hukum yang ada, apabila akan melakukan mutasi jabatan, harus berkoordinasi dan seizin Mendagri Tito Karnavian terlebih dahulu,” jelasnya. (Anang)