DIPA 2020 untuk Gorontalo Naik Jadi Rp 6,95 Triliun, Ini Rinciannya

DIPA 2020 untuk Gorontalo Naik Jadi Rp 6,95 Triliun, Ini Rinciannya

14/11/2019 16:52 0 By Alex

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menerima DIPA 2020 dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (14/11/2019).

Hulondalo.id – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie resmi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 yang diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Tercatat dana transfer daerah dan dana desa dalam DIPA 2020 untuk Provinsi Gorontalo sebesar Rp 6,95 Triliun. Jumlah itu naik Rp 200 Miliar jika dibandingkan DIPA Tahun 2019 sebesar Rp 6,75 Triliun.

Adapun rincian transfer daerah dan dana desa Provinsi Gorontalo 2020 masing-masing:

Dana Bagi Hasil Pajak Rp 72,8 Miliar.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Rp 5,98 Miliar.

Dana Alokasi Umum Rp 4,25 Triliun.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 988 Miliar.

DAK Nonfisik Rp 821 Miliar.

Dana Insentif Daerah (DID) Rp 165 Miliar.

Dana Desa Rp 644 Miliar.

Jika dirinci berdasarkan pemerintah daerah masing-masing:

Pemerintah Provinsi Gorontalo Rp 1,61 Triliun, naik dari tahun sebelumnya Rp 1,54 Triliun.

Kabupaten Gorontalo Rp1,223 Triliun, turun sedikit dari tahun sebelumnya Rp 1,25 Triliun.

Kabupaten Pohuwato Rp 949 Miliar, naik dari tahun sebelumnya Rp 878,93 Miliar.

Kabupaten Bone Bolango Rp 900 Miliar, naik dari tahun sebelum Rp 869,93 Miliar.

Kabupaten Boalemo Rp 785 Miliar, naik dari tahun sebelumnya Rp 767,47 Miliar.

Kota Gorontalo Rp 719 Miliar, turun dari tahun sebelum Rp 726,13 Miliar.

Kabupaten Gorontalo Utara Rp 761 Miliar, naik dari tahun sebelumnya Rp 712,65 Miliar.

“Jadi arahan dari bapak Presiden jelas, segera lelang. Itu perintah sehingga Januari proyek dan program sudah bisa jalan,” kata Gubernur Rusli Habibie.

Selain itu, Presiden mengingatkan untuk memanfaatkan setiap Rupiah yang diberikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Biaya lain terkait dengan pendukung program sedapat mungkin dapat di hemat dan diminimalisir.

“Semua pihak juga diminta untuk memperbaiki koordinasi dan sinergi baik antara kementrian dan pemerintah daerah untuk efisiensi dan efektivitas pencapaian output kegiatan pembangunan,” kata Gubernur Rusli Habibie.(adv/alex)