Dituding Habiskan Milyaran Untuk Perjadis, Ini Tanggapan Aleg Deprov Gorontalo

Dituding Habiskan Milyaran Untuk Perjadis, Ini Tanggapan Aleg Deprov Gorontalo

15/09/2020 16:25 0 By Rinto

Wakil Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo Awaludin Pauweni saat diwawncarai, Selasa (15/10/2020).

Hulondalo.id- Tudingan terhadap biaya perjalanan dinas yang disebut-sebut menghabiskan anggaran mencapai milyaran dalam seminggu, yang beredar di masyarakat, menuai tanggapan dari anggota Fraksi Golkar Thomas Mopili. Dikatakannya, sebagai bagian dari wakil rakyat, maka setiap orang boleh mengkritik dan menyampaikan aspirasi. Namun hal itu, harus sesuai fakta yang dapat  mendukung opini tersebut.

Kata Thomas, beredarnya opini mengenai biaya perjalanan dinas yang begitu tinggi, semestinya tidak secara langsung dibenarkan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo lainnya, tetapi harus melalui klarifikasi dan hasil rapat bersama pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo.

Wakil rakyat asal Gorontalo Utara ini, juga menyesalkan atas diamnya pimpinan Deprov Gorontalo atas tudingan dari masyarakat tersebut.

“Yah, seharusnya pimpinan wajib menjelaskan mengenai opini tersebut, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat, mahasiswa, maupun pimpinan BEM kampus, atas fungsi dan manfaat dari perjadis yang dilakukan”, ungkap Thomas selaku ketua Komisi III, Selasa (15/10/2020).

Terpisah, wakil pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo Awaludin Pauweni menjawab, perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota Deprov, berdasarkan sesuai koordinasi dengan masing-masing SKPD, dengan membawa aspiriasi untuk pembangunan daerah. Misalnya, kata Awaludin, mengenai tenaga kontrak yang di hapus, maka sikap DPRD Provinsi Gorontalo langsung menemui Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang hasilnya batal dilakukan.

“Inilah salah satu contoh output yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, untuk

memperjuangkan aspirasi masyarakat”, ungkap Politisi PPP ini.

Lebih lanjut, Awaludin menegaskan, bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan kepada Kementerian maupun Komisi-komisi di DPR-RI, merupakan upaya secara politis untuk mendapatkan anggaran pembangunan daerah, pungkasnya. (Rinto)