Dituduh Tilep Duit APBD Rp 53 Miliar, Gubernur Gorontalo Polisikan Adhan Dambea

Dituduh Tilep Duit APBD Rp 53 Miliar, Gubernur Gorontalo Polisikan Adhan Dambea

09/06/2021 18:23 0 By Alex

Gubernur Gorontalo

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie diwawancarai wartawan usai melaporkan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea ke Polda Gorontalo, Rabu (9/6/2021).

Hulondalo.id – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie akhirnya melaporkan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea ke Polda Gorontalo terkait dugaan pencemaran nama baik.

Rusli Habibie merasa telah difitnah lantaran dituduh menggunakan APBD Tahun 2019 senilai Rp 53 Miliar untuk pemilihan legislatif.

Gubernur Rusli Habibie datang ke Polda Gorontalo didampingi kuasa hukum Suslianto, Inspektur Sukril Gobel, Kepala Badan Keuangan Danial Ibrahim serta sejumlah anggota AMPG, Rabu (9/6/2021).

“Saya punya keluarga besar Habibie dan Sidiki. Punya adik-adik. Mereka bilang, kak ini sudah kesekian kali, sudah keterlaluan. Saya bilang jangan, biarkan saya menempuh jalur hukum,” ujar Rusli.

Dengan mengadu ke Polda Gorontalo, Rusli berharap Adhan Dambea bisa membuktikan kata-katanya. Polisi pun diminta bersikap profesional dan menuntaskan kasus ini seadil-adilnya.

“Saya sampaikan ke pak Dir (Dirreskrimum), tolong pak saya ini sudah dari 2 tahun lalu melaporkan hal-hal seperti ini sampai sekarang prosesnya enggak tau ke mana. Ini seorang gubernur yang lapor, gimana kalau rakyat biasa? Jadi saya harap penyidik profesional dan bisa mempertanggungjawabkan. Kalau salah ya salah,” sambung Rusli.

Politisi partai Golkar itu menyebut, jika tuduhan yang disampaikan Adhan Dambea tersebut benar, maka dirinya siap masuk penjara.

“Kalau benar, buktikan. Kalau benar, enggak usah suruh saya, saya sendiri yang akan masuk penjara. Kalau benar saya menilap uang Rp 53 Miliar untuk serangan fajar. Serangan fajar apa? Saya ini bukan calon,” tegasnya.

Seharusnya sebagai legislator, kata Rusli lagi, Adhan Dambea seharusnya menempuh mekanisme dewan. Secara resmi, pemerintah Provinsi Gorontalo bahkan sejatinya sudah menjawab surat dari dirinya yang mengklarifikasi terkait dengan penggunaan APBD 2019.

“Suratnya sudah dibalas secara tertulis. Mungkin, mungkin ya saya menduga saudara Adhan sudah pikun, dia tidak ingat lagi apa yang dia bicara. Kenapa pikun? karena saya lihat surat balasannya ada. Dibalas oleh pemprov, DPRD juga pak Ketua sudah menyurat ke Pak Adhan,” sindir Rusli.

Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea menyebut, ada belanja barang dan jasa sekitar Rp 255 Miliar di mana setelah diaudit oleh BPK tinggal Rp 202 Miliar.

Inspektur Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel pun meluruskan tuduhan tersebut. Menurutnya, yang terjadi sebenarnya adalah ada perbedaan antara penyajian laporan keuangan pada Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019 dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit BPK.

Perbedaannya yakni Ranperda hanya mencantumkan laporan dana hibah dalam bentuk uang. Sementara dana hibah dalam bentuk barang masuk dalam item belanja barang dan jasa. Sementara LKPD melaporkan dana hibah dalam bentuk uang dan barang.

Dana hibah dalam bentuk uang dilaporkan sebesar Rp 202.567.940.000,00,-. Sementara dana hibah dalam bentuk barang yang masuk dalam item belanja barang dan jasa sebesar Rp 53.260.236.500,00,-.

Bagi yang awam, seolah-olah yang terbaca hanya Rp 202 Miliar dana hibah. Padahal kenyataannya jika diakumulasi sesuai LKPD yang diaudit BPK adalah sama, yakni Rp 255.828.176.500,00,-, yakni gabungan dari belanja hibah berupa uang dan barang.

“LKPD yang diaudit BPK antara Rp 202 Miliar dengan Rp 53 Miliar itu dikonversi menjadi satu sehingga hanya muncul satu anggaran hibah nilainya itu Rp 255 Miliar,” terang Sukril.(adv/alex)