Djafar: Hak Angket Bukan Upaya Pemakzulan

Djafar: Hak Angket Bukan Upaya Pemakzulan

12/04/2021 23:18 0 By Maman

Ketua Djafar dan Bupati Indra

Ketua DPRD Gorontalo Utara, Djafar Ismail dalam salah satu agenda bersama Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin. (foto:istimewa)

Hulondalo.id – Penggunaan hak angket kata Ketua DPRD Gorontalo Utara, Djafar Ismail, bukan upaya untuk memakzulkan Kepala Daerah.

Hak ini digunakan kata Djafar, karena legislatif sangat membutuhkan pendalaman atas jawaban sebelumnya dari pertanyaan anggota DPRD saat penggunaan hak interpelasi.

“Mengertinya bahwa, seluruh fraksi menyatakan, belum terlalu puas atas jawaban kepala daerah,” ungkap Djafar usai Rapat Paripurna Internal DPRD Gorontalo Utara dalam rangka penyampaian pendapat fraksi-fraksi atas jawaban Bupati Terkait penggunaan hak interpelasi, Senin (12/4/2021).

“Untuk mendapatkan jawaban lebih akurat, lebih detail, maka hak yang harus digunakan adalah hak angket,” sambung Djafar.

Politisi senior PDI-P Gorontalo Utara itu, menjelaskan pemanfaatan semua hak yang ada, tentu ada plus minusnya. Jika hak angket digunakan, maka DPRD mungkin bisa melakukan penelusuran untuk mendapatkan jawaban.

“Bahkan bisa memaksa pihak-pihak yang kita butuhkan keterangannya,” tegas Djafar.

Sementara pada penggunaan hak Interpelasi lanjut Djafar, hanya tanya jawab saja. Nantinya, jika dalam penggunaan hak angket, jawaban yang dibutuhkan mengalami kendala, maka menggunakan institusi lain.

Djafar berharap, hal itu bisa mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang menjadi harapan DPRD, terhadap perjalanan jalannya pemerintahan di Gorontalo Utara.

“Tujuan kita hanya untuk kepentingan Gorontalo Utara ini agar lebih kondusif, maju dan tidak ingin mencari-cari kesalahan siapa-siapa, apalagi pemakzulan, itu sangat jauh,” terang Djafar.

Djafar menambahkan, sesuai mekanisme dalam penggunaan hak angket, itu diusulkan lebih dari lima anggota dan lebih dari satu fraksi. Namun pada rapat tersebut lanjut Djafar, secara kelembagaan seluruh fraksi menginginkan untuk membentuk atau menggunakan hak angket.

“Mungkin 3 atau 4 hari kedepan kita akan proses melalui badan musyawarah,” tandas Djafar. (Prin/Adv)