DPRD Desak Pemprov Gorontalo Perketat Pengawasan Galian C

DPRD Desak Pemprov Gorontalo Perketat Pengawasan Galian C

21/09/2021 21:20 0 By Syakir

Aleg Deprov Gorontalo Espin Tulie (jilbab), saat rapat dengan dinas PNM, ESDM, Transmigrasi, dan dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Gorontalo, Selasa (21/9/2021).

Hulondalo.id – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo meminta pihak terkait agar meningkatkan pengawasan atas aktifitas serta izin operasional galian C yang ada di wilayah kabupaten/kota.

Espin Tulie mengatakan, terkait pengawasan ini, pihaknya mendorong agar ada kajian terhadap galian C, yang belakangan disebut-sebut menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan hingga mengakibatkan banjir.

“kami dari pihak komisi II meminta kepada intansi terkait, agar melakukan kajian mendalam, untuk mengetahui apakah, kerusakan tersebut disebabkan oleh adanya aktifitas galian C atau tidak,” ungkap Espin, usai dalam rapat dengar pendapat dengan dinas PNM, ESDM, Transmigrasi, dan dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Gorontalo, yang dipimpin ketua Komisi II Espin Tulie, Senin (20/9/2021).

Espin juga mempertanyakan soal izin yang keluar untuk aktifitas galian C. Karena ditengarai, ada izin yang justru keluar belakangan, saat aktifitas galian C sudah berjalan duluan.

Dijelaskan Politissi PDI-P itu, setiap triwullan ada laporan yang disampaikan, baik yang pemprakarsa, pengusaha galian c, dan pemberi izin (misalnya dari kabupaten/kota) yang awalnya meminta laporan terhadap aktifitas galian c.

“dari data yang ada di Provinsi Gorontalo sendiri terdapat 130 izin pertambangan, yang sudah termasuk dengan izin galian C. Namun, yang aktif saat ini hanya ada 76,” Sebut Espin.

Dia menambakan, dari 5 izin aktifitas pertambangan yang telah dikunjungi, pihaknya menemukan terdapat 3 izin yang beberapa item tertentu tidak terpenuhi.

Tidak hanya itu, juga kami meminta agar ada pengawasan terhadap UKM dan UPL, yang harus diperhatikan oleh pemprakarsa. Alasannya, karena dalam UPL tersebut, tercantum hal-hal yang disyaratkan, ketika mengurus permohonan izin galian C.

“ini juga meminta agar para pengusaha tersebut untuk memperhatikan wilayah yang menjadi titik koordinat wilayah tambang,” ujarnya.

Diakuinya, wilayah pertambangan ini berada di Provinsi Gorontalo, namun kewenangan izin tersebut berada di pemerintah pusat.

“Meski begitu, tetapi dari segi pengawasan berada di daerah, yakni inspektur pengawas tambang, yang harus didorong agar menjalankan tugasnya secara baik,terstruktur dan masif. Agar tidak terjadi hal yang menyimpang pada tahap awal,” jelasnya. (Inkri)