DPRD Kabupaten Gorontalo Sepakat Tolak Omnibus Law

DPRD Kabupaten Gorontalo Sepakat Tolak Omnibus Law

12/10/2020 22:24 0 By Alex

DPRD Kabupaten Gorontalo

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Syam T Ase saat menyatakan sikap menolak Omnibus Law di hadapan massa aksi, Senin (12/10/2020).

Hulondalo.id – Aksi penolakan UU Cipta Kerja rupanya turut didukung lembaga Legislatif di Gorontalo. Hal itu disampaikan langsung Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T Ase ketika menerima aksi unjuk rasa mahasiswa pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (12/10/2020).

Sebelumnya dalam RDP tersebut, massa aksi menuntut agar DPRD Kabupaten Gorontalo menyurati DPR RI untuk mempertimbangkan kembali keputusan mengesahkan UU Cipta Kerja, Omnibus Law.

Selain itu, mereka juga mendesak agar Presiden RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) serta  meminta DPRD Kabupaten Gorontalo mendeklarasikan untuk menolak UU Cipta Kerja.

“Jadi, kami minta para anggota DPRD untuk menyurati DPR RI dan Presiden agar membatalkan UU Cipta Kerja serta anggota DPRD deklarasikan untuk menolak pengesahan UU tersebut,” tegas Koordinator Lapangan, Inkrianto.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Syam T Ase pun mengakui bahwa penyampaian massa aksi tersebut merupakan bagian dari kepentingan rakyat. Bahkan, pihaknya juga telah merasakan apa yang terjadi di daerah.

“UU tersebut merupakan keputusan dari DPR RI tapi kita yang di daerah merasakan imbasnya. Namun, sesungguhnya kepentingan rakyat bagi kami adalah segala-galanya,” tegas Syam.

Olehnya, politisi PPP itu menyatakan bahwa pihaknya siap menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada pemerintah pusat.

“Untuk itu, seluruh anggota DPRD Kabupaten Gorontalo sepakat dengan apa yang telah disuarakan massa aksi dan kami akan berjuang melalui partai yang ada di pusat agar UU tersebut batalkan,” tegas dia.(adv/Opin)