DPRD Sentil Kemiskinan saat Pertanggungjawaban APBD 2020, Ini Jawaban Menohok Rusli

DPRD Sentil Kemiskinan saat Pertanggungjawaban APBD 2020, Ini Jawaban Menohok Rusli

28/06/2021 21:11 0 By Alex

Gubernur Gorontalo

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat mengikuti Rapat Paripurna Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 secara virtual, Senin (28/6/2021). (F. Salman)

Hulondalo.id – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 disetujui 7 fraksi DPRD Provinsi Gorontalo pada rapat paripurna yang digelar secara virtual, Senin (28/6/2021).

Dalam pandangan umumnya, seluruh Fraksi menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2020 dengan memberikan beberapa catatan.

Catatan yang paling banyak disampaikan terkait Provinsi Gorontalo yang telah meraih Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) 9 kali berturut-turut dari BPK RI, namun masih masuk dalam provinsi miskin di Indonesia.

Dalam tanggapannya, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan bahwa masalah kemiskinan sejatinya tidak hanya berpusat di provinsi semata.

“Secara tidak langsung kemiskinan merupakan kontribusi dari 5 Kabupaten dan satu Kota, karena masing-masing punya APBD. Sehingga sangat rancu jika kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota seperti hanya diakumulasi menjadi kemiskinan di provinsi,” ujar Rusli menanggapi.

Meski begitu, dia tetap menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Provinsi Gorontalo yang telah bersedia menerima dan memberikan catatan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020.

“Atas rekomendasi dan saran-saran perbaikan, selanjutnya akan kami sampaikan secara tertulis kepada pimpinan tertinggi DPRD,” ujar Rusli.

“Mohon maaf sekali lagi kinerja saya dan teman-teman di Pemprov Gorontalo belum memuaskan, karena kami memang bukan alat pemuas. Dan semoga tanggapan tertulis kami akan mendapatkan persamaan persepsi dan interpretasi dengan teman-teman di DPRD,” tandas dia.(adv/alex)