Dugaan Politisasi Bansos Terjadi di 12 Provinsi & 23 Kabupaten/Kota

Dugaan Politisasi Bansos Terjadi di 12 Provinsi & 23 Kabupaten/Kota

28/06/2020 14:14 0 By Maman

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja.

Hulondalo.id (Jakarta) – Dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) terjadi di 12 provinsi dan 23 kabupaten/kota. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan kondisi pandemik covid-19 tidak menurunkan tingginya jumlah pelanggaran Pilkada Serentak 2020.

“Catatan kami pembagian bansos dan diduga dipolitisasi ada di 12 provinsi dengan 23 kabupaten/kota, bansos ditempel gambar kepala daerah yang berpotensi menjadi petahana,” kata Bagja.

Dia menyebut daerah-daerah tersebut, yaitu, Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu, Indragiri (Riau), Pelalawan (Riau), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Jambi, Lampung Timur (Lampung), Pesawaran (Lampung), Way Kanan (Lampung), Lampung Selatan.

Berikutnya, Kabupaten Pandeglang (Banten), Pangandaran (Jawa Barat), Cianjur (Jawa Barat), Sumenep (Jawa Timur), Jember (Jawa Timur), Klaten (Jawa Tengah), Semarang (Jawa Tengah), Purbalingga (Jawa Tengah), Gorontalo, dan Keerom (Papua).

“Meski pandemi covid-19, tidak menurunkan jumlah pelanggaran, beberapa waktu jumlah pelanggaran itu menurun sekali, tetapi ada beberapa yang sudah mulai naik,” katanya dalam diskusi daring Menakar Asas Jurdil Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemik Covid-19 Hambatan dan Tantangan, Kamis (25/06/2020).

Hingga 11 Mei 2020 kata Bagja, catatan dugaan pelanggaran yaitu, 552 temuan, 108 laporan, dan 132 bukan pelanggaran. Jenis pelanggaran administrasi kata Bagja, tercatat ada 157, kode etik ada 24, pelanggaran pidana 2, dan 348 pelanggaran hukum lainnya seperti pelanggaran netralitas ASN.

Bagja mengusulkan Kemedagri secara tegas menerapkan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Dia juga mengakui, Bawaslu tidak bisa melakukan penindakan terhadap pelanggarannya. Sebab, saat itu belum ada produk hukum yang mengatur dan terkendala aturan yang menyebutkan persyaratan enam bulan sampai masa penetapan calon. (man/bawaslu.go.id)