Gaduh Izin Investasi Miras, Bahmid: Belum Dilegalkan saja, Sudah Luar Biasa Kerusakannya

Gaduh Izin Investasi Miras, Bahmid: Belum Dilegalkan saja, Sudah Luar Biasa Kerusakannya

28/02/2021 15:38 0 By Alex

Izin Investasi Miras

ilustrasi pemusnahan miras di Gorontalo./f.dok

Hulondalo.id – Langkah Presiden Joko Widodo yang membuka izin investasi untuk minuman keras (miras) atau minuman beralkohol menuai reaksi keras dari berbagai kalangan, baik di pusat maupun daerah.

“Dampak miras lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Dan kebijakan ini kontraproduktif dengan keinginan presiden itu sendiri, yakni membangun SDM,” sesal Anggota DPD RI Abdurrahman Abubakar Bahmid.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo itu menegaskan bahwa pihaknya tidak anti dengan investasi. Namun, sebut dia, investasi yang didukungnya adalah investasi yang tidak merusak.

“Apa artinya profit investasi jika kasus kriminal meningkat karena persoalan miras,” cibir pria yang familiar disapa ustadz Bahmid ini.

Menurutnya, persoalan miras di tiap daerah di Indonesia sudah sangat kompleks, salah satunya efek dari miras itu sendiri. Misal, kata Bahmid, di Gorontalo belum lama ini ada bayi yang dicekoki miras, penganiayaan anggota TNI.

Dan yang paling teranyar, aksi koboi seorang oknum polisi yang mabuk menembak mati anggota TNI dan 3 warga sipil lainnya di sebuah tempat hiburan di Jakarta.

“Itu saja belum dilegalkan, tapi sudah mengambil persentase terbesar sebab kekerasan dan kerusakannya,” tegas Bahmid.

Bahmid pun mengajak semua pihak untuk ikut menyuarakan agar peraturan soal izin investasi miras dapat dibatalkan.

Sebelumnya dilansir dari CNBCIndonesia, Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas juga mengungkapkan hal senada. Pihaknya mengaku sangat kecewa dan tidak mengerti mengapa pemerintah menetapkan industri miras yang sebelumnya masuk ke dalam kategori bidang usaha tertutup, sekarang masuk ke dalam kategori usaha terbuka.

Anwar menilai, keputusan Presiden Jokowi ini menunjukkan pemerintah telah memposisikan manusia dan bangsa sebagai objek yang bisa dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan bagi pemerintah.(Mg01/Alex)