Gorontalo Bakal Jadi Percontohan Tanda Tangan Digital, Ini Saran BSSN

Gorontalo Bakal Jadi Percontohan Tanda Tangan Digital, Ini Saran BSSN

21/02/2019 15:57 0 By Alex

BSSN

Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi, kabupaten/kota saat melakukan audiens dengan BSSN di Jakarta, Kamis (21/2/2019)

Hulondalo.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo bakal menjadi pilot project atau percontahan Nasional terkait penerbitan sertifikat elektronik untuk tanda tangan digital.

Hal itu terungkap pada pertemuan Dinas Komunikasi dan Informatika baik provinsi, kabupaten/kota se-Gorontalo di kantor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah mulai menerapkan tanda tangan digital mulai November 2018 lalu. Dan khusus di Gorontalo, baru pemerintah provinsi yang memiliki tanda tangan digital yang sudah tersertifikasi melalui sertifikat elektronik BSSN.

Olehnya melalui pertemuan itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo mendorong Diskominfo kabupaten/kota bisa sama-sama merealisasikan penerapan tanda tangan digital dengan sertifikasi elektronik BSSN tersebut.

“Sekarang, tinggal rekan-rekan dari kabupaten/kota yang kami dorong agar penerapannya bisa segera terealisasi,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, Rifli Katili.

BSSN

Tanda tangan digital yang diterapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak November 2018 silam bakal menjadi pilot project nasional.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama BSSN, Ferry Indrawan pun mendukung langkah tersebut. Bahkan, lanjut Ferry, Provinsi Gorontalo bakal menjadi pilot project penerbitan sertifikat elektronik untuk tanda tangan digital.

Diakuinya, ada banyak manfaat dari penerapan tanda tangan digital. Salah satunya dapat memangkas proses birokrasi dengan cepat tanpa mengurangi mutunya.

“Terkait perjanjian kerjasama, saran saya lebih efektif digelar di Gorontalo. Dalam artian, cari waktu yang tepat sehingga seluruh kepala daerah bisa hadir untuk menandatangani kerjasama,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, Renaldy pun meminta agar pemerintah daerah dapat menyiapkan aplikasi sesuai kebutuhan masing-masing dan harus siap dengan konsekwensi setelah diberlakukan kebijakan tersebut.

“Jadi harus konsisten. Ketika penandatanganan dokumen harus sesuai waktu pengajuan. Artinya, tidak ada tanggal mundur,” kata Renaldy. BSSN pun menyatakan siap melakukan pendampingan jika daerah mengajukan sertifikasi elektornik.(usman)