Gorontalo Daerah Pertama Pionir UHC, BPJS Kesehatan Harap Bisa Dipertahankan

Gorontalo Daerah Pertama Pionir UHC, BPJS Kesehatan Harap Bisa Dipertahankan

10/03/2020 14:07 0 By Alex

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim berbincang dengan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Suluttenggomalut, Chandra Nurcahyo di ruang kerjanya, Selasa (10/3/2020). (F. Haris/Humas)

Hulondalo.id – Terhitung sejak tahun 2013 silam, Provinsi Gorontalo telah berhasil mencapai cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau Universal Health Coverage (UHC).

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut), Chandra Nurcahyo pun berharap agar Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap mempertahankannya.

“Provinsi Gorontalo ini merupakan provinsi pertama yang sudah UHC sejak tahun 2013. Selaku pionir yang pertama kali mencapai UHC, kami berharap Gorontalo bisa mempertahankan gelar UHC ini,” sebut Chandra saat bertatap muka dengan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Selasa (10/3/2020).

Sebelumnya, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun ini baru mencapai 78%. Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Misranda Nalole menyebut, rendahnya cakupan kepesertaan tersebut karena masih berprosesnya verifikasi dan validasi data yang digelar sejak jelang akhir tahun 2019 lalu.

“Saya akui tahun ini kita memang belum UHC dibanding tahun kemarin, masih ada kekurangan sebanyak 22%. Hal itu karena adanya instruksi bapak Gubernur agar peserta itu benar-benar sudah diverifikasi dan validasi datanya,” jelas Misranda.

Saat verifikasi dan validasi data, lanjur Misranda, banyak ditemukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yang telah meninggal dunia, peserta yang tidak ditemukan, kepesertaan ganda, serta peserta yang telah meningkat kesejahteraannya sehingga tidak layak lagi menjadi PBI.

Dari 120.265 orang peserta PBI Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang diverifikasi dan divalidasi datanya, sebanyak 38.913 jiwa di antaranya dinyatakan tidak valid sehingga harus dikeluarkan dari kepesertaan dan tanggungan pemerintah.

“Pendataan kepesertaan ini masih terus berproses. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama bisa selesai sehingga kepesertaan tahun ini akan sama dengan tahun kemarin yang mencapai 98%,” tandas dia.(adv/alex)