Gorontalo Tekankan 5 Isu Startegis Penyusunan RPJMN 2020-2024

Gorontalo Tekankan 5 Isu Startegis Penyusunan RPJMN 2020-2024

05/08/2019 22:10 0 By Alex

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim saat memberikan masukan 5 isu strategis dalam rangka konsultasi penyusunan RPJMN 2020-2024 yang digelar di Manado, Senin (5/8/2019).

Hulondalo.id – Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengusulkan 5 isu strategis pembangunan daerah.

Adapun 5 isu strategis itu masing-masing pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing daerah, peningkatan perekonomian daerah, pengentasan kemiskinan, serta lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan bencana.

“Ini akan kita paparkan di hadapan Menteri PPN/Bappenas,” kata Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim usai menghadiri pembukaan Konsultasi Regional Pulau Sulawesi untuk penyusunan rancangan awal RPJMN 2020-2024 di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, Senin (5/8/2019).

Untuk mendanai pelaksanaan isu strategis tersebut, Wakil Gubernur Idris Rahim mengusulkan agar APBN yang triliunan rupiah dapat dibagi langsung ke provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan program strategis lebih efektif dan efisien.

“Tidak perlu lagi ada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan sumber-sumber pendanaan lainnya, supaya kita tidak perlu lagi mendatangi kementerian dan lembaga untuk memperjuangkan alokasi anggaran. Kita menginginkan pertumbuhan ekonomi meningkat, mengatasi kesenjangan, angka kemiskinan dan pengangguran menurun, semuanya itu membutuhkan anggaran yang besar,” kata Wakil Gubernur Idris Rahim.

Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas RI, Wismana Adi Suryabrata mengatakan, pendanaan disesuaikan dengan program yang telah dipersiapkan dan diusulkan oleh pemerintah daerah. Wismana menjelaskan, dari kebutuhan pendanaan RPJMN 2020-2024 yang mencapai Rp 24.214,5 Triliun, diperkirakan hanya mampu mendanai 20% hingga 25% kebutuhan belanja Kementerian dan Lembaga.

“Saya kira untuk belanja daerah juga terbatas, oleh karena itu kami usulkan untuk mengimplementasikan money follow program. Nanti kita bersepakat ada kriteria yang jelas untuk pemanfaatan dan kesiapan agar alokasi dana yang terbatas itu bisa mencapai sasarannya,” katanya.(usman)