Gorontalo Utus 112 Nelayan Ikut Diklat Pelayaran Kemenhub RI

Gorontalo Utus 112 Nelayan Ikut Diklat Pelayaran Kemenhub RI

29/03/2019 16:46 0 By Alex

nelayan gorontalo

Wakil Gubernur Idris Rahim saat melepas 112 nelayan Gorontalo untuk mengikuti Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) yang dilaksanakan di Balai Diklat Pelayaran, Sulawesi Utara.

Hulondalo.id – Wakil Gubernur Idris Rahim melepas 112 nelayan utusan Gorontalo untuk mengikuti Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) yang digelar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Balai Diklat Pelayaran Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Jumat (29/3/2019).

DPM sendiri terdiri dari Diklat Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST-KLM) bagi nelayan yang tidak mampu mengurus sertifikat BST-KLM, dan Diklat Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil untuk anak buah kapal (ABK) yang bekerja pada kapal bernavigasi dan belum memiliki sertifikat.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Idris Rahim mengatakan, DPM merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor perhubungan, khususnya bagi masyarakat nelayan.

“Tantangan di bidang perhubungan ini sangat berat, selain infrastrukturnya yang perlu pembenahan, juga kualitas SDM perlu ditingkatkan. Olehnya, tidak hanya aparaturnya yang didiklat, tetapi nelayan juga harus kita tingkatkan kualitasnya agar mereka bisa sejahtera,” kata Wakil Gubernur Idris Rahim.

Wakil Gubernur Idris Rahim juga berharap kepada Kemenhub RI untuk terus menyelenggarakan DPM dan memberi kesempatan yang lebih banyak kepada para nelayan Gorontalo untuk mengikuti diklat yang dibuka secara gratis tersebut.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro mengatakan, jumlah nelayan Gorontalo yang telah diikutkan pada DPM sebanyak 160 orang untuk Tahun 2019 ini.

“Ini (112 nelayan) angkatan kedua. Pada angkatan pertama kita sudah kirim 48 nelayan untuk diklat kapal niaga,” kata Jamal.

Setelah mengikuti DPM tersebut, lanjut Jamal, para nelayan akan memperoleh sertifikat yang akan menjadi dasar bagi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan dalam menerbitkan buku pelaut yang wajib dimiliki oleh setiap nelayan.

“Walaupun para nelayan ini memiliki perahu sendiri, tetapi tidak serta merta mereka bebas melaut. Harus lebih dahulu melengkapi dokumen-dokumen dan syaratnya harus ada keterampilan,” terang Jamal.(usman)