Hak Istimewa untuk Syarif Mbuinga di Pilkada

Hak Istimewa untuk Syarif Mbuinga di Pilkada

29/12/2019 23:17 0 By admin

Syarif Mbuinga dan Rusli Habibie. (foto:doc/razak)

Hulondalo.id – DPD I Golkar memang memiliki kewenangan mengintervensi siapa kader yang dijagokan di Pilkada. Namun khusus Kabupaten Pohuwato, DPD I sepertinya memilih menyerahkan sepenuhnya kepada DPD II Golkar Pohuwato. Siapapun yang diusulkan, pasti disetujui DPD I.

Ini tentunya bukan tanpa alasan. Menurut sumber resmi DPD I Golkar, kewenangan penuh itu diberikan Rusli Habibie selaku Ketua DPD I karena, pertama, DPD I menilai yang paling tahu kondisi Pohuwato adalah orang Pohuwato itu sendiri.

Kedua, selama hajatan politik, baik pemilihan gubernur maupun pemilihan legislatif, Golkar Pohuwato tidak pernah mengecewakan. Dua alasan ini sudah lebih dari cukup bagi DPD I, untuk memberikan hak istimewa bagi Pohuwato.

“Menang 2 kali Pilbup, Pilgub, Pilpres serta menang besar disetiap Pileg, maka pak Syarif diberikan kewenangan penuh mengatur skema Pilkada di sana. Dan hingga saat ini kewenangan tersebut belum dicabut karena belum ada arahan selanjutnya untuk Pilkada Pohuwato,” ungkapnya kepada hulondalo.id.

Dan hak istimewa itu bukan hanya untuk penentuan calon bupati dan wakil bupati, tapi juga untuk mengatur koalisi dengan partai apapun.

“Bukan berarti DPD I Golkar lepas tangan, tapi ini karena Pak Rusli berpikir, yang paling tahu kondisi daerah tentu orang daerah. Khawatirnya, jika DPD I lakukan intervensi, justru bertentangan dengan kondisi serupa. Intinya apapun yang direkomendasikan DPD II, itu juga yang akan disetujui DPD I,” pungkasnya. (man)