Hulondalo.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Provinsi Gorontalo pada September 2018 sebesar 15,83%. Angka itu turun 0,98% jika dibandingkan dengan posisi Maret 2018 yang mencapai 16,81%.
Memang benar, angka 15,83% itu masuk 5 besar persentase kemiskinan tinggi di Indonesia jika dibandingkan dengan daerah lain. Namun, tren penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo kali ini merupakan progres yang tercepat di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, data yang diperoleh Hulondalo.id dari BPS menyebutkan bahwa, ada 5 daerah dengan presentase penduduk miskin di Indonesia. Masing-masing Papua sebesar 27,43%, Papua Barat 22,66%, Nusa Tenggara Timur (NTT) 21,03%, Maluku 17,85% dan Gorontalo 15,83%.
Namun, jika melihat progres penurunan angka kemiskinan tercepat dan tertinggi periode Maret 2018 sampai September 2018, Gorontalo berada di urutan yang paling tinggi.
Ya, Gorontalo berhasil menurunkan angka kemiskinan 0,98%. Oleh BPS, itu adalah angka yang paling tinggi. Kemudian disusul oleh Bangka Belitung dengan progres 0,48%, Kalimantan Barat 0,40%, Kepulauan Riau 0,37% dan Papua Barat 0,35%.
“Walaupun masih termiskin 5 besar, tapi presentase penurunannya paling cepat diantara provinsi lain. Ini artinya, program pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo cukup berhasil,” ungkap Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Herum Fajarwati pada press confrence di kantornya, Selasa (15/1/2019).
Ketika dimintai tanggapannya tentang Gorontalo tercepat penurunan angka kemiskinan dari hitungan BPS, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku bahagia namun tidak ingin cepat terlena. Pasalnya, target untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Idris Rahim masih cukup jauh.
“Kami menargetkan kemiskinan turun hingga 14% atau 13% di akhir periode RPMJD 2017-2022 dan itu jelas masih cukup jauh. Kami masih harus bekerja keras,” kata Rusli.
Gubernur Gorontalo dua periode itu menyebut, komitmen untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut membutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas. Selain itu, dibutuhkan perencanaan program kerja yang fokus dan terarah oleh setiap organisasi perangkat daerah.
“Menurunkan angka kemiskinan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh keseriusan dan kesungguhan yang dimulai dari perencanaan program kegiatan hingga merealisasikan program kerja yang sudah kami buat,” pungkasnya.(hl/alex-usman)