Hoaks Kabid

Hoaks Kabid

16/10/2020 01:01 0 By Alex

Polda Gorontalo

Aksi unjuk rasa ratusan wartawan di Polda Gorontalo terlaksana juga. Kamis sore, (15/10/2020). Semua wartawan Gorontalo satu sikap: mengecam intimidasi.

 

Sebelum di Gorontalo itu pecah, aksi serupa juga sudah terjadi di Kalimantan Timur. Kasusnya sama: tindakan represif aparat.

 

Sepekan yang lalu juga terjadi di Jakarta. Moment-nya tak jauh beda: saat peliputan unjuk rasa penolakan atas Omnibus Law UU Cipta Kerja.

 

Jujur, selama berkarir di dunia jurnalistik, baru kali ini saya lihat ada aksi wartawan Gorontalo yang sebesar itu. Padahal kalau dibandingkan dengan daerah lain, jumlah wartawan di Gorontalo ini masih lebih sedikit. Tapi kok aksinya bisa sebesar itu ya?

 

Saya jadi ingat unjuk rasa serupa di depan Polda Gorontalo. Itu sudah lama sekali. Kira-kira sekitar tahun 2006 (maaf kalau saya salah tahunnya). Oleh wartawan Metro TV kontributor Gorontalo saat itu. Namanya Andri Anthony. Saat meliput aksi demo di Polda Gorontalo, Andri dicegat polisi saat mengambil gambar.

 

Begitulah.

 

Padahal sebelum aksi demo wartawan, Polda Gorontalo melalui Kabid Humas Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono, sudah klarifikasi. Bahkan ada statement tertulis. Atau via rilis.

 

Misalnya, soal diamankannya 2 wartawan media online saat aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja. Pak Wahyu bilang, itu soal kesalahpahaman. Okelah.

 

Atau soal intimidasi, yang wartawan Liputan6.com diminta menghapus gambar saat rusuh unjuk rasa itu. Sejatinya ini bisa dibicarakan baik-baik. Wartawan juga sudah konfirmasi. (baca: Begini Klarifikasi Polda Gorontalo Soal Wartawan Diamankan hingga Dugaan Intimidasi).

 

Tapi rasanya bukan hanya soal itu.

 

Mungkin saja ada kekeliruan kata. Atau mispersepsi, keceplosan, atau terlanjur publish. Kalau pendapat saya itu mungkin persoalan kata “hoaks”.

 

Bagi saya intinya begini: para wartawan, termasuk juga kalau itu menimpa saya, pasti akan marah jika produk pemberitaan media di mana tempatnya mengabdi, dibilang medianya media hoaks. Apalagi saat meliput berita itu si wartawan sudah cukup mengambil resiko.

 

Dan yang bilang hoaks itu bukan pak Wahyu, tapi seorang yang menjabat Kabid Humas. Yang menjadi representasi institusinya: Polda Gorontalo. Kebetulan pak Wahyu Kabid Humasnya.

 

Betapa sakitnya hati para pewarta itu. Betapa risihnya bos-bos media itu. Atau pemimpin redaksinya ketika itu menjadi perbincangan.

 

Bayangkan kalau seandainya Disway, medianya pak Dahlan Iskan dibilang media hoaks sebuah lembaga? Sudah pasti kuasa hukumnya datang. Bedanya dengan mayoritas media di Gorontalo, belum semua mampu membayar pengacara, kecuali kepepet.

 

Sederhananya: media itu punya misi yang sama dengan Polri–membangun kepercayaan publik. Membangun citra Polri sebagai Pelayan, Pelindung dan Pengayom Masyarakat. Sudah paten–tidak boleh dipelintir.

 

Sebuah otoritas media pun punya misi membangun kepercayaan di mata para pembacanya.

 

Bedanya, Polri lembaga non profit. Bukan institusi nirlaba. Kalau masyarakat tidak percaya dengan Polri lagi, muaranya ke pemerintah, negara, ke Presiden–secara politis. Tapi pak polisinya masih akan tetap terima gaji walaupun ada pandemi Covid-19.

 

Sedangkan sebuah media, itu sarat bisnis. Media yang muaranya bukan bisnis itu tugas-tugas kehumasan, kominfo, atau departemen penerangan –medialah mitranya. Tapi di negara-negara besar seperti Amerika, sudah banyak lembaga profit bidang kehumasan non media/surat kabar.

 

Bagi sebuah otoritas media, kepercayaan publik sangatlah mahal, ketimbang bisnisnya.

 

Aksi wartawan yang ingin bertemu langsung dengan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Akhmad Wiyagus, atau Wakapolda Gorontalo Brigjen Pol Jaya Subriyanto itu sudah di titik didih. Tak mau jika hanya diterima Kabid Humas. Soalnya, kata “hoaks” ini sudah berkali-kali disinggung di grup WhatsApp. Mungkin tak mempan.

 

Sebagai mitra, wartawan butuh informasi dari kepolisian untuk sebuah berita. Polri juga sebaliknya. Biasanya, penilaian kinerja bawahan bisa dilihat pimpinan, salah satunya dari sebuah informasi media.

 

Tapi ibarat ada seorang murid yang tidak lagi mau mendengar gurunya, pasti si guru akan melapor kepada orang tua/wali murid. Harapannya, orang tua atau wali bisa memberikan pembinaan.

 

Syukur-syukur raport-nya tidak dibuat “terbakar”. Alias merah semua.(Alex)