Honor Nakes, Satpol & PTT Halmahera Utara Prioritas Utama Dibayarkan

Honor Nakes, Satpol & PTT Halmahera Utara Prioritas Utama Dibayarkan

29/12/2020 19:03 0 By Maman

Rapat Komisi II DPRD Halut

Komisi II DPRD halmahera Utara menggelar rapat bersama Kepala BKAD Halut membahas pembayaran honor. (foto:istimewa)

Hulondalo.id – Honor Tenaga Kesehatan (Nakes), Anggota Satpol PP dan tenaga kebersihan dan persampahan di Pemkab Halmahera Utara, akan diprioritaskan. Prioritas ini diantara keputusan yang dilahirkan dalam Rapat Komisi II DPRD Halut, Selasa (29/12/2020).

Dipimpin Ketua Komisi II DPRD Halut, Samsul Bahri Umar, sebelumnya mempertanyakan alasan belum terbayarnya honor Nakes, anggota Satpol PP, tenaga kebersihan dan persampahan, dan sertifikasi guru.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BAKD) Halut, Mahmud Lasidji mengatakan, keterlambatan karena hingga kini, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat dan Provinsi belum masuk ke kas daerah.

“Sampai saat ini, penerimaan daerah yang terkendala cuma 1 yaitu DBH sampai triwulan 4, masing-masing Rp 30 miliar dari pusat dan, provinsi sebesar Rp 54 miliar,” kata Lasidji.

Upaya komunikasi dan bertemu langsung dengan Sekda Provinsi Maluku Utara kata Lasidji, sudah dilakukan. Tetapi sampai sekarang belum ada jawaban.

“Kita berharap secepatnya bisa direalisasikan, agar tunggakan ini bisa terbayarkan di akhir tahun,” jelas Lasidji.

Lasidji juga mengatakan, beberapa pendapatan daerah sampai saat ini belum terealisasi, akibat pandemi seperti, PBB P2, pajak hotel dan restoran.

Kondisi keuangan daerah yang sangat minim, maka sejumlah hak yang masih tertunda pembayarannya belum bisa dibayarkan semuanya. Melihat fakta ini, akhirnya diputuskan dalam rapat tersebut bahwa perlu diambil skala prioritas mana yang harus dibayarkan terlebih dulu.

Diputuskan bahwa, yang akan dibayarkan lebih dulu yaitu honor tenaga kesehatan, tenaga kebersihan dan persampahan serta Satpol PP. Hak-hak lainnya, akan dibayar menyusul jika DBH sudah masuk ke kas daerah.

Lasidji juga menegaskan di akhir rapat tersebut bahwa tidak ada hak-hak yang hangus seperti yang di isukan. Semua akan terbayar walaupun nanti pada Januari 2021. (AT)