Implementasi Amar Keputusan PT Jatim di Lahan HGU Sri Devi Karangnongko Nglegok

Implementasi Amar Keputusan PT Jatim di Lahan HGU Sri Devi Karangnongko Nglegok

08/10/2020 10:33 0 By Maman

Kasi PMPP BPN Budi Handoyo dan Kasi Penataan BPN Indarto Susanto, saat diwawancarai wartawan, terkait amar putusan pengadilan dalam penyelesaian HGU PT Sri Devi Karangnongko. (foto:istimewa)

Hulondalo.id – BPN Kabupaten Blitar secepatnya akan melakukan identifikasi data penerima lahan, berdasarkan putusan dan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Blitar, tanggal 12 Juni 2008, terkait lahan HGU Sri Devi Karangnongko Nglegok. Identifikasi ini juga berdasarkan rapat BPN bersama Tim Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA).

Rabu (7/10/2020), Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ( PMPP) Kabupaten Blitar, Budi Handoyo menjelaskan, identifikasi yang dilakukan untuk memisahkan lahan garapan yang dikuasai para penggugat, sebanyak 154 orang.

“Substansinya sudah jelas dan sempurna dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan juga Putusan Kasasi, namun pelaksanaan dilapangan perlu diperjelas dulu, karena jumlah luasan masing masing penggugat tidak ada di amar putusan tersebut,” kata Budi, di ruang tunggu Gedung BPN Kanigoro Blitar Jawa Timur.

BPN kata dia, tidak bisa melaksanakan proses redistribusi, apabila tidak ada tindakan secara nyata sesuai amar putusan. Sesuai rencana kata Budi, untuk indentifikasi lahan garapan para penggugat akan dibagi 50 orang per hari, dan di perkirakan selesai sampai 4 hari kedepan.

Sebelumnya juga kata dia, identifikasi akan dilaksanakan di Balai Desa Modangan Kecamatan Nglegok. Namun, atas pertimbangan keamanan dan kondusifnya wilayah, serta penerapan protokol kesehatan, hal itu batal dilakukan. Ada masukan, agar identifikasi ini dialihkan ke kantor BPN Kabupaten Blitar.

Disisi lain kata dia, 154 orang yang akan menerima redistribusi lahan ini, diharapkan semuanya dalam kondisi sehat. Bagi yang sudah meninggal kata Budi, bakal diserahkan kepada ahli waris tetap dan diproses sesuai dengan keputusan yang ada.

Sementara itu, Kasi Penataan BPN Kabupaten Blitar, Indarto Susanto juga mengatakan, banyak faktor yang membuat eksekusi atas amar putusan ini, harus menunggu lebih dari satu dasawarsa. BPN kata dia, sudah berusaha menjalankan tugas sesuai dengan keputusan pengadilan tersebut.

“Namun, dilapangan banyak kepentingan yang bermain, bahkan banyak ancaman dan penolakan serta penghadangan yang berbeda pendapat terkait jumlah distribusi, inventarisasi tanah HGU di PT Sri Devi Karangnongko Modangan Nglegok, yang sudah digarap masyarakat berpuluh-puluh tahun,” ungkap Indarto menjawab pertanyaan Korwil hulondalo.id wilayah Jatim.

Dia berharap, baik itu BPN maupun tim GTRA Kabupaten Blitar, agar masyarakat Karangnongko yang sudah terakomodir dalam amar putusan pada level kasasi, bisa segera mendapatkan haknya. (Anang)