Ini Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo Tahun Sidang 2020-2021

Ini Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo Tahun Sidang 2020-2021

06/09/2021 23:22 0 By Maman

Paripurna DPRD Prov Gorontalo Laporan Kinerja

DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. (foto:hms)

Hulondalo.id – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna tentang Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2020-2021, Senin (6/9/2021). Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf mengatakan, laporan yang disampaikan adalah intisari kegiatan seluruh Alat Kelengkapan DPRD tahun sidang 2020–2021 selama 12 bulan dari September 2020 s/d September 2021.

Berikut uraian:

1. Legislasi.
Peningkatan kualitas penyusunan produk hukum daerah secara terarah, terkoordinasi dan terpadu, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 239 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah yang ditetapkan dengan keputusan DPRD;

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo, telah menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai berikut :
Rancangan perda

  1. Pengaturan Lalu Lintas Kontainer.
    (Pengusul DPRD)

  2. Peningkatan Pengawasan Pengadaan Obat dan Makanan.
    (Pengusul DPRD)

  3. Anti Korupsi.
    (Pengusul DPRD)

  4. Pengarustamaan Gender (PUG).
    (Pengusul DPRD)

  5. Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah.
    (Pengusul DPRD)

  6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2030.
    (Pengusul Gubernur)

  7. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2035.
    (Pengusul Gubernur)

  8. Penyediaan Layanan Infrastruktur Kesehatan melalui Pola Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU).
    (Pengusul Gubernur)

  9. Kemudahan Berusaha
    (Pengusul Gubernur)

  10. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
    (Pengusul Gubernur)

  11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.
    (Pengusul Gubernur)

  12. Pertannggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019.
    (Pengusul Kumulatif Terbuka)

  13. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021.
    (Pengusul kumulatif Terbuka)

  14. APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2021.
    (Pengusul Kumulatif Terbuka)

  15. Perubahanatas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat.
    (Tindak Lanjut Kemendagri)

  16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2015 tentangPembentukanProduk Hukum Daerah.
    (Tindak Lanjut Kemendagri)

Dalam periode waktu yang sama juga, September 2020-2021, DPRD Provinsi Gorontalo telah membahas dan menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

  1. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019.
    (Kumulatif Terbuka ditetapkan tanggal 7 September 2020).

  2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
    (Usul Inisiatif DPRD Tahun 2019 yang diparipurnakan Tingkat II pada Tanggal 19 Agustus 2020).

  3. Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu.
    Usul Inisiatif DPRD Tahun 2019 dan sementara Dalam Proses Pembahasan ditingkat Pansus

  4. Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur’an.
    (Usul Inisiatif DPRD Tahun 2019 dan selanjunya Pembahasan diserahkan kepada Bapemperda)

  5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020.
    Kumulatif terbuka yang diparipurnakan Tingkat II pada Tanggal 25 Agustus 2020

Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan, peraturan daerah disampaikanya merupakan produk keputusan politik di tingkat daerah yang membawa konsekuensi mengikat hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat Gorontalo.

Oleh karenanya, dalam menghasilkan setiap produk ranperda, DPRD senantiasa mengedepankan kepentingan bersama, menguntungkan semua pihak dan tentu saja kebijakan yang dihasilkan adalah pro-rakyat.

2. Pengawasan

Pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD Provinsi Gorontalo melakukannya melalui pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna, rapat pembahasan dalam rapat komisi dan panitia khusus, rapat kerja dengan mitra kerja dan hearing, kunjungan kerja dan pelaksanaan reses.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas kewenangannya, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara legislative dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi pengawasan dewan selanjutnya adalah mengawasi pelaksanaan APBD, yakni dengan memonitoring anggaran belanja yang sudah ditetapkan agar, tidak menyimpang dari kebijakan umum anggaran yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh komisi terkait.

Dewan menjalankan tugas pengawasan anggaran dalam rangka mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinyu tentang penerapan dan efektivitas peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan APBD.

3. Anggaran

Dalam kaitan dengan tugas dan fungsi DPRD di bidang anggaran, komisi-komisi DPRD dan badan anggaran melakukan kegiatan cukup intensif baik dalam proses penyusunan APBD perubahan, yang dilaksanakan dalam beberapa tahap pembahasan, yang selalu intens melibatkan DPRD melalui alat kelengkapan dewan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ).

Sampai saat ini, sudah terlaksana dengan baik yang ditandai dengan Paripurna Tingkat II terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021, tanggal 23 Agustus 2021, serta rapat paripurna penyampaian KUA/PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

Akibat refocusing dan realokasi anggaran baik dari APBN, DAU dan DAK kata Paris, telah menyebabkan berkurangnya dana transfer yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang melakukan perubahan postur dan rincian APBN. Dipihak lain pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini memberi sumbangsih untuk mengisi pundi-pundi APBD, mengalami penurunan yang disebabkan menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19.

“Siklus anggaran pembahasan terhadap APBD induk Tahun Anggaran 2022 menjadi perencanaan kedepan yang perlu dimatangkan serta direncakanan semaksimal mungkin,” ujar Paris.

Untuk itu, DPRD melalui Komisi akan melakukan agenda rapat kerja bersama mitra OPD, guna mematangkan dan menyinkronisasikan program kegiatan yang lazim berkaitan erat dengan muatan asprasi DPRD, yang selanjutnya oleh Banggar yang bertugas membahas KUA/PPAS dan Ranperda terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan.

Baik dari aspek kebijakan, program dan kegiatan serta aspek pelaksanaannya, dengan demikian dewan mengetahui sejauh mana kemanfaatan angggaran daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Kematangan politik dan perluasan wawasan pengetahuan tentang konsepsi dan teknis kepemerintahan dan demokrasi  serta keahlian khusus lainnya yang dapat menunjang kegiatan kelegislatifan. DPRD Provinsi Gorontalo merasa perlu mengembangkan pendekatan cara kerja yang lebih mapan, inovatif dan progresif agar dapat membuktikan diri sebagai organisasi politik negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat.

Melaksanakan tugas dan kewenangan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah senantiasa memperjuangkan aspirasi masyarakat yang di dedikasikan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat serta memfasiltasi penyelesaian persoalan kemasyarakatan bersama- sama dengan pemerintah daerah sebagai mitra kerja.

Pimpinan Dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024 selama kurun waktu 12 (duabelas) bulan terakhir Tahun sidang 2020-2021, telah menerima dan menampung aspirasi dari masyarakat. Dimana aspirasi tersebut merupakan pertanda semakin kondusifnya kepemerintahan daerah dan meningkatnya kesadaran serta pendidikan politik masyarakat penyampaian aspirasi ke dewan secara tidak langsung merupakan wujud dari kontrol sosial yang dilakukan masyarakat untuk memacu peningkatan kinerja dewan. (Inkri/Adv)