Ini Solusi Polemik Proyek Tambatan Perahu Desa Botungobungo

Ini Solusi Polemik Proyek Tambatan Perahu Desa Botungobungo

10/09/2021 22:56 0 By Maman

Rakor Lintas OPD Desa Botungobungo

Plh. Sekda Gorontalo Utara, Suleman Lakoro memimpin Rakor Lintas OPD. (foto:prin)

Hulondalo.id – Polemik proyek tambatan perahu di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang segera berakhir. Ini setelah Plh. Sekda Gorontalo Utara, Suleman Lakoro memimpin pertemuan sekaligus melahirkan 3 poin yang menjadi solusi atas persoalan tersebut.

“Alhamdulillah, proyek tambatan perahu di Desa Botungobungo, sudah dibahas dalam rapat sekaligus mendapatkan solusinya,” ungkap Suleman usai memimpin Rakor Lintas OPD, terkait pelaksanaan APBDes Desa Botungobungo, di ruang Tinepo Kantor Bupati Gorontalo Utara, Jum’at (10/9/2021).

Solusi pertama dari permasalahan tersebut kata Suleman, melakukan komunikasi dengan Aaparat Penegak Hukum (APH). Yang kedua kata dia, mulai Senin depan, ijin lingkungan sudah mulai dibuat. Solusi yang ketiga, menyusun RAPBDes Perubahan untuk mendukung kegiatan yang tidak teranggarkan untuk persoalan itu.

Suleman juga menjelaskan, secara teknis pekerjaan proyek tambatan perahu sudah selesai 100%. Kepala Desa tinggal membayar pihak-pihak yang telah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Namun lanjut dia, Camat Kwandang sebagai wakil pemerintah daerah yang memiliki hak merekomendasikan, hingga kini belum mengeluarkan rekomendasi tersebut, mengingat pembangunan tersebut berada dalam kawasan.

“Pak camat juga masih ragu, sehingga pak camat belum bisa memberikan rekomendasi, belum adanya rekomendasi berakibat pada pembayaran yang belum bisa dilaksanakan,” terangnya.

Camat kata Suleman, berharap agar persyaratan itu segera di urus, dan dalam rapat tersebut sudah dibahas. nantinya, selain Camat, Kepala Desa juga akan menemji APH baik itu Kejaksaan maupun Polres untuk meminta etis hukum.

“Untuk penyusunan dokumen perijinan lingkungan agar kawasan itu akan dilepas dari kawasan hutan juga akan dilakukan,” ujarnya.

Suleman berharap, permasalahan yang ada di Desa Botungobungo ini, mejadi pembelajaran agar pembangunan kedepan tidak bermasalah.

“Saya tegaskan tadi, kasus Botungobungo ini kita jadikan pelajaran, khususnya yang dibiayai dana desa maupun dana dari pemerintah daerah, harus ada kajian lingkungan terlebih dulu, supaya tidak akan bermasalah di kemudian hari,” pungkasnya. (Prin/Adv)