IUP Berikan Nilai Tambah pada Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo

IUP Berikan Nilai Tambah pada Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo

16/10/2019 16:42 0 By Alex

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim saat menerima plakat dari Kasubid Pelayanan Usaha Mineral, Kris Oktariyuda, mewakili Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM pada kegiatan koordinasi pertambangan mineral kepada pemerintah daerah dan pemegang IUP, Rabu (16/10/2019). (F. Gust/humas)

Hulondalo.id – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim membuka kegiatan koordinasi pertambangan mineral kepada pemerintah daerah dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diprakarsai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Rabu (16/10/2019).

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Idris Rahim menuturkan bahwa penataan IUP memegang peranan penting sekaligus memberikan nilai tambah secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Dan untuk mewujudkan itu semua, butuh kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa kewenangan sektor pertambangan sudah dialihkan pada Pemerintah Provinsi dan Pusat. Olehnya, hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan izin, pembinaan pengawasan dilakukan oleh dinas yang menangani urusan ESDM tiap provinsi maupun Kementerian ESDM,” jelas Wakil Gubernur Idris Rahim.

Sebelumnya diketahui, profil sektor pertambangan di Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2019 terdiri dari 8 IUP mineral logam dan 2 kontrak karya. Selain itu ada 4 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mineral logam, serta 103 IPR mineral bukan logam dan batuan yang tersebar di 5 kabupaten di Provinsi Gorontalo.

“Melalui koordinasi ini diharapkan pengelolaan IUP bisa efisien, berdaya saing serta berwawasan lingkungan,” harap Wakil Gubernur Idris Rahim.

Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, yang diwakili oleh Kasubid Pelayanan Usaha Mineral, Kris Oktariyuda mengatakan, kegiatan koordinasi yang digelar bekerjasama dengan Komisi VII DPR RI ini bertujuan untuk pemenuhan kewajiban yang sepatutnya wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi serta pemegang IUP.

Koordinasi ini dihadiri oleh pelaku usaha pertambangan se-Provinsi Gorontalo. Kegiatan ditutup dengan tanya jawab antara Kementrian ESDM sebagai panitia dengan para peserta.(adv/alex)