Jadikan Pelayanan Publik Bukan Hanya Tugas, tapi juga Kehormatan Penyelenggara Pemerintahan

Jadikan Pelayanan Publik Bukan Hanya Tugas, tapi juga Kehormatan Penyelenggara Pemerintahan

21/04/2021 23:24 0 By Syakir

Rakor peningkatan kualitas pelayanan publik bersama Kementrian Dalam Negeri, digelar virtual Rabu (21/4/2021), diikuti Sekda Gorontalo Utara Ridwan Yasin. (f.humas)

Hulondalo.id – Sekda Gorontalo Utara, Ridwan Yasin, mengikuti kegiatan rapat koordinasi Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, secara virtual di ruang kerjanya, Rabu (21/4/2021)

Sekda Ridwan, mengatakan paling menarik dalam rakor tersebut, penyampaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sangat tegas bahwa di beberapa daerah ternyata pelayanan publiknya sangat menyedihkan.

“Ada daerah-daerah yang perlu di berikan dorongan agar supaya meningkatkan pelayanan publik,” ungkap Sekda Ridwan

Yang menjadi kendala dalam pelayanan publik kata Sekda, jika hanya fasilitas bisa diadakan, begitu juga dengan sumber daya manusianya. Tapi yang sulit itu adalah komitmen pimpinan.

“Misalnya pimpinan daerah, di masa masa akan berakhir masa jabatannya, maka ketika disampaikan pelayanan publiknya masih seperti ini, dia tidak ada lagi semangat, sehingga menjalankan apa adanya, dan itu yang menjadi satu penghambat,” ujar Sekda

Sehingga nya lanjut Sekda lagi, menurut para pemateri dalam rakor tersebut, yang paling tepat tugas untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat bukan semata-mata menjadi tugas pokok fungsi penyelenggara pemerintahan atau birokrat tapi juga kehormatan.

“Kalau kehormatan, ketika menjaga kehormatan maka pasti ada kemauan, kalau tugas itu selalu beririsan dengan korupsi, jadi pelayanan publik itu beririsan dengan korupsi,” ucap Sekda

Sekda Ridwan, juga menyampaikan untuk mengatasi terjadinya korupsi, maka semua sudah harus melalui sistem, seperti Dinas Dukcapil, ketika orang ingin pindah tidak perlu kesana kemari, cukup hanya dengan melapor sudah selesai apalagi jika sudah dengan sistem.

“Jadi sistem itu mempercepat pelayanan dan mengurangi potensi-potensi atau akibat terjadinya korupsi, termasuk memperbaiki kwalitas pelayanan publik,” tandas Sekda. (Prin/Adv)