Jaksa Agung Restui Rencana KPBU RS Ainun Gorontalo

02/12/2019 20:45 0 By Alex

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama rombongan saat memaparkan rencana pengembangan RS Ainun menggunakan skema KPBU kepada Jaksa Agung RI ST Burhanuddin bersama jajarannya, Senin (2/12/2019).

Hulondalo.id – Sesuai dengan janjinya, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie akhirnya memaparkan rencana pengembangan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) kepada Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Gubernur Rusli Habibie diterima langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin didampingi Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S Marinka.

“Kami menjelaskan, memaparkan tentang KPBU agar program ini dikawal dari awal. Alhamdulillah, setelah kami paparkan, pak Jaksa Agung sampaikan silahkan jalankan ini aturannya sudah ada dan ikuti semua aturan,” ungkap Gubernur Rusli Habibie usai pertemuan.

Sebelumnya, berdasarkan pertimbangan Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo, ada beberapa dokumen yang perlu diperbaiki. Misalnya tentang rencana pembangunan rumah singgah di sekitar rumah sakit yang dinilai belum perlu untuk dibangun bersamaan, termasuk pembangunan gedung baru lainnya.

“Pertimbangan itu sudah kami perbaiki. Rumah singgah kami keluarkan dari rencana agar tidak terlalu membebani anggaran. Kami berusaha anggarannya (rumah singgah) melalui APBN. Begitu juga untuk sebagian alat kesehatan dan juga sebagian gedung,” tambah Gubernur Rusli Habibie.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi koreksi kejaksaan. Contohnya terkait dengan penetapan harga satuan dalam dokumen perencanaan.

Ada persepsi yang berbeda dengan penafsiran Permen 22 tahun 2018 tentang Pembangunan Gedung Negara, khususnya menyangkut penetapan harga satuan. Kejaksaan Tinggi Gorontalo merekomendasikan agar menggunakan tenaga ahli independen.

“Nah kita sudah menyurat ke Bappenas, kita minta kantor bersama untuk memfasilitasi tenaga ahli independen. Nanti kita akan lihat apa yang sudah kita analisa berdasarkan konsultan ada aspek ketidakwajaran atau apa (dibandingkan hasil perhitungan tenaga ahli independen). Hasilnya, kita akan menyesuaikan sehingga ini menjadi komitmen kita agar administrasi berjalan baik,” tambah Budiyanto.(Adv/Alex)