Jamkesta Membengkak Imbas Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ini yang Dilakukan Gubernur

Jamkesta Membengkak Imbas Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ini yang Dilakukan Gubernur

02/09/2019 15:19 0 By Alex

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menggelar rapat terbatas membahas efisiensi imbas kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Hulondalo.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo harus putar otak menyusul kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

Bagaimana tidak, Pemerintah Provinsi Gorontalo mau tidak mau harus menanggung selisih iuran Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta). Alih-alih ingin menanggung selisih, Rancangan APBD 2020 Provinsi Gorontalo malah sedang dalam tahap finalisasi untuk segera diketuk DPRD.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo menanggung iuran Jamkesta untuk warga miskin sebesar Rp 23.000,- per jiwa per bulan. Dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan, maka tanggungan Jamkesta yang harus dibayarkan senilai Rp 42.000,- per jiwa per bulan.

Sementara, Pemerintah Provinsi Gorontalo menanggung sedikitnya 200.000 warga miskin melalui program Jamkesta. Dengan demikian, butuh Rp 100,8 Miliar untuk mengakomodir program kesehatan tersebut.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pun langsung menggelar rapat terbatas untuk membahas masalah tersebut. Sejumlah dinas teknis yang menangani program unggulan pun dievaluasi, mulai dari Dinas Pertanian, Kesehatan, Dikbudpora, PUPR dan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Gorontalo.

“Kita butuh efisiensi. Dikaji lagi mana program-program yang penting dan tidak penting untuk kita biayai. Fokus pada program-program yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pinta Gubernur Rusli Habibie saat memimpin rapat terbatas, Senin (2/9/2019).

Salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah meninjau kembali program yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jika menjadi kewenangan pusat atau kabupaten/kota, maka pembiayaan di provinsi ditiadakan untuk alasan efisiensi.

“Jalan-jalan strategis provinsi kita usulkan untuk menjadi jalan strategis Nasional agar pembiayaannya bisa ditangani oleh pemerintah pusat. Begitu juga dengan bidang SDA, banyak program-program yang masih kita tangani tetapi harusnya sudah kita serahkan ke Kementrian (PUPR). Contohnya irigasi, bendungan, embung, danau dan sebagainya,” terang Gubernur Rusli Habibie. (usman)