Jangan Gagal Paham, Program TIVA Justru Selamatkan Masa Depan Haltim

Jangan Gagal Paham, Program TIVA Justru Selamatkan Masa Depan Haltim

21/11/2020 01:53 0 By Syakir

Kampanye Pasangan TIVA Kemakmuran, di Wasile, Hatim

Hulondalo.id – Pernyataan Mursid Amalan yang menyentil soal program ekonomi produktif pasangan Calon Bupati H. Thaib Djalaludin, S.IP dan Wakil Bupati Noverius A.Bulango Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dianggap bisa merusak pemahaman publik.

Ketua DPC PAN Halek Lastori menuturkan, penjabaran Permendagri Nomor 90 tahun 2019, tidak sesempit itu.

“membaca setiap regulasi harus sistematis, cermat dan holistik tanpa mengabaikan lampirannya, supaya tidak terjadi kesimpulan yang bersifat subjektifitas sehingga dapat merusak pemahaman publik,” ketus Halek.

Justru yang dilakukan oleh Paslon Thaib Djalaludin – Noverius Bulango atau lebih dikenal TIVA, tidak hanya membuat masyarakat menerima bantuan berupa barang dari pemda, namun juga mengajak mereka mengelola keuangan, yang tentunya dengan skala proposional sesuai regulasi.

Masih kata Halek Lastori, saat ini di Haltim ada 14.30% atau 14.530 jiwa masyarakatnya hidup miskin. Belum lagi bicara soal Indeks Desa Membangun (IDM), di Haltim masih didapati ada 10 desa yang masuk klasifikasi desa sangat tertinggal, 61 Desa tertinggal dan 31 lagi baru berkembang.

Nah, seluruh persoalan ini sudah dibahas dan dirumuskan oleh pasangan TIVA, untuk direalisasikan jalan keluarnya, jika pasangan itu yang terpilih nanti.

“Jika TIVA terpilih, maka Insya Allah akan terwujud sebuah tatanan kehidupan baru dengan menggunakan konsep Dari Desa Halmahera Timur Membangun,” ujar Halek.

Konsep itu menurutnya akan menempatkan masyarakat terutama kaum Perempuan dan Pemuda  sebagai pelaku pembangunan ekonomi Daerah yang berbasis perdesaan, melalui pembentukan 1020 Kelompok Usaha Ekonomi Produktif  (KUEP) dengan  menyerap tenaga kerja sebanyak 15.300 Jiwa. Dan itu lagi lagi sejalan dengan Permendagri No 90 tahun 2019.

Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa Visi dan Misi H. Thaib Djalaluddin, S.IP dan Noverius A Bulongo tersebut tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 diatas atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program KUEP bukan sekedar isapan jempol/janji kosong, tetapi sebuah itikad baik dan komitmen politik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur dalam 5 tahun kedepan,” tandasnya. (*)